Santer isu berembus bahwa sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi akan mundur dalam waktu dekat.
Isu itu juga menyebutkan jika alasan para menteri mundur karena merasa Presiden Jokowi sudah tak lagi netral di Pilpres 2024.
Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang.
Faisal mengungkap, 15 Menteri tersebut terdiri dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kemudian, tokoh lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.
“Menteri-menteri PDI Perjuangan lima, menteri PKB dua jadi 10, menteri PPP tidak saya masukan karena menteri Bappenas ini sudah berlawanan dengan pengurus PPP sekarang.
Ditambah satu dari Nasdem Ibu Siti, kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan, Bu Retno, Pak Tasrif, tapi kira-kira 15,” katanya kepada wartawan, Rabu (18/1/2024).
Faisal mengatakan, menteri-menteri yang tergolong teknokrat jauh lebih siap untuk mundur dibanding menteri dari partai politik. Khususnya, Kementerian ESDM yang banyak diintervensi.
Namun, Faisal juga menyatakan dirinya belum mendengar langsung pernyataan mundur dari Sri Mulyani maupun Basuki.
Dia menduga, para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri.
"Oleh karena itu, ayo kita suarakan terus, teman-teman suarakan terus (untuk mundur). Karena ini perjuangan moral. Dan ini paling peaceful. Engga pakai bakar-bakaran, enggak anarkis gitu," tambahnya.
Berikut sosok sejumlah menteri yang disebut Faisal siap untuk mundur.
1.Menkeu Sri Mulyani
Nama lengkapnya adalah Sri Mulyani Indrawati. Dia adalah seorang tokoh cemerlang di dunia ekonomi.
Dia dikenal sebagai Menteri Keuangan yang berpengaruh dan memiliki peran kunci dalam mengelola keuangan negara.
Pada tahun 2005, Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Perannya dalam mengelola kebijakan fiskal dan menangani dampak krisis global 2008 membuatnya diakui secara internasional.
Namun, keputusannya untuk menyelamatkan sektor perbankan melalui penyertaan modal kepada bank-bank terkemuka mendapat kritik di tingkat nasional.
Sri Mulyani kemudian kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju (era Presiden Jokowi) pada tahun 2016 dan terus menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menanggapi pandemi global COVID-19.
Kebijakan stimulus ekonomi dan bantuan sosial yang diinisiasi olehnya menjadi langkah kritis dalam mendukung masyarakat dan menghidupkan kembali perekonomian nasional.
Ia juga diganjar berbagai penghargaan di dunia keuangan, termasuk penghargaan "Best Minister in the World" oleh The Annual Meetings of the Boards of Governors of the World Bank Group dan International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2006.
- Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Salah satu jajaran Menteri yang tidak berubah dari Kabinet Kerja 2014-2019 hingga periode dua saat ini adalah Basuki Hadimuljono.
Ia dipercaya untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Basuki dikenal sebagai sosok yang gemar bercanda dan menteri paling nyentrik. Meskipun demikian, Basuki merupakan menteri profesional yang sejak awal karirnya berkiprah di Kementerian PUPR.
Sebelum menjadi Menteri, ia hampir 40 tahun berkiprah di Kementerian PUPR, Basuki telah tiga kali menjabat sebagai pejabat Eselon I, sebelum kemudian ditunjuk menjadi menteri pada Kabinet Kerja.
Pria kelahiran Solo 5 November 1954 ini adalah lulusan Teknik Geologi UGM.
Setelah lulus di UGM, ia memutuskan untuk berkarier sebagai PNS. Ia kemudian meneruskan pendidikan magister dan doctoral di Colorado University pada 1987-1992.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia memutuskan kembali ke Indonesia dan kala itu Basuki menjadi satu-satunya pegawai Kementerian PU lulusan S3.
Kariernya pun perlahan pasti menanjak hingga akhirnya menjadi dirjen pada usia 49 tahun.
Setelah berkarir sebagai PNS lebih dari 30 tahun, Basuki ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2014.
Dalam penugasannya sebagai menteri, Basuki mengaku menghabiskan hari kerjanya di kantor, istana, dan proyek.
Akhir pekan pun, menurut dia, kadang digunakan untuk meninjau proyek infrastruktur di luar Jakarta.
Terbukti dari rampungnya banyak proyek infrastruktur.
Pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, serta jalan Trans Papua yang terbengkalai di era pemerintahan sebelumnya, menunjukkan progres yang signifikan.
Bantahan Istana
Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana merespons kabar soal Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang disebut siap mundur dari kabinet.
"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).
Ari mengatakan tidak ingin memperpanjang isu liar tersebut.
"Terkait isu yang sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," pungkas Ari.
Pengamat: masih menahan diri
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti menilai sejumlah menteri bakal menyatakan mundur setelah pelaksanaan Pemilihan Presiden 2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ray menanggapi seruan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri agar sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.
"Nanti setelah pilpres (sebagian menteri mundur). Sekarang semua masih menahan diri," ujar Ray kepada wartawan, Rabu (17/1/2024).
Ray memperkirakan, para menteri yang mundur itu kebanyakan dari PDI Perjuangan dan NasDem.
Para menteri yang berasal dari kedua partai tersebut, menurut Ray, masih menahan diri.
"Untuk sekarang mereka belum mundur dari kabinet. Sebab akan buruk terhadap partai maupun capres yang didukung oleh partai," ujar Ray.
