Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan yang memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berada di belakang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.
Mulanya, Rocky Gerung mengatakan sebelum MK memutuskan batas usia capres-cawapres, Sekretaris Negara (Seknag) telah membuat tanggapan untuk Jokowi, dan presiden diatur untuk berada di China.
"Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna, nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi, lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya enggak ada enggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab," ucapnya.
"Jadi pertanyaan dari luar negeri yang diset-up oleh Seknag ini sebetulnya sudah dibuat sebelum MK memutuskan, kan gampang aja kan ujungnya sama kok," sambungnya dikutip populis.id dari YouTube Rockky Gerung Official, Selasa (17/10).
Lebih lanjut, menurutnya persekongkolan memang dilakukan sebelum MK kabulkan syarat capres-cawapres berusia minimal 40 tahun dengan klausal berpengalaman sebagai kepala daerah, dan hal tersebut yang memastikan Jokowi berada di baliknya.
"Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop ini sesuatu yang sudah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan, jadi sudah bisa diantisipasi lah cing cong kalikong di situ," ucapnya.
"Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter," tandasnya.
Untuk diketahui, saat berada di China, Jokowi menolak memberikan komentar terhadap putusan MK tersebut. "Jangan saya yang berkomentar," elak Jokowi, dalam rekaman video yang diposting di X, Senin (16/10) malam.
Jokowi merasa khawatir akan disalahmengeri jika mengomentari keputusan MK, ia pun menyarankan agar publik bertanya kepada pakar hukum. "Silakan juga pakar hukum menilainya," sarannya.
"Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalahmengerti. Seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," sambung Jokowi.
Kemudian terkait pinangan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto kepada Gibran untuk menjadi cawapres, Jokowi lagi-lagi mengelak untuk menanggapi.
Ia menilai keputusan untuk menentukan capres-cawapres terlaetak pada partai politik, bukan dirinya. "Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan ditanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol," ujarnya.
Bahkan Jokowi menegaskan tidak akan mencapuri urusan tersebut. "Saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," pungkasnya.
