Fraksi PAN mendesak pemerintah menghentikan rencana pengembangan kawasan Rempang, Batam untuk sementara waktu.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut saat ini diperlukan menemui dan berdiskusi dengan masyarakat untuk menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk.
Lanjutnya, hak-hak masyarakat bisa tetap terjaga dan kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.
"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," Saleh dalam keterangannya, dilansir dari wartaekonomi--jaringan suara,com.
Menurutnya dalam menyelesaikan pengembangan Rempang, pemerintah harus memastikan perlindungan terhadapa warga setempat.
"Seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah diharapkan ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan dan ketertiban seluruh anggota masyarakat. Dalam penanganan kasus Rempang ini, pemerintah harus mengutamakan perlindungan warga negara. Bentrokan antara warga dan pihak keamanan harus dihindari. Sebab, dalam setiap bentrokan pasti akan menimbulkan persoalan baru yang biasanya lebih sulit untuk ditangani," kata Saleh dalam keterangannya.
PAN mengecam aksi kekerasan terhadap warga dan menilai pemaksaan relokasi tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada.
"Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," jelasnya.
"Karena itu, PAN mengecam keras setiap tindak kekerasan dan represif yang dilakukan oleh aparat dalam mengamankan jalannya unjuk rasa dan demonstrasi. Aparat harus bekerja profesional, adil, dan tetap menjaga netralitas. Upaya dialog dan musyawarah selalu perlu dikedepankan. Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," ujarnya.
