Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah dugaan bocornya dokumen penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menyeret Ketua KPK, Firli Bahuri.
“Sejauh ini, informasi yang kami terima, tidak benar. Seperti apa yang dituduhkan tersebut,” jawab Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jakarta, dikutip Sabtu (8/4/2023).
Ali mempersilahkan pihak-pihak yang memiliki bukti valid untuk melaporkannya kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. “Namun bila ada yang merasa memiliki informasi dan data valid silakan saja laporkan kepada Dewas KPK,” sambung Ali.
Mantan jaksa penuntut umum ini berani bertaruh, laporan tersebut harus diuji berdasarkan data bukan asumsi melalui keputusan Dewas KPK. “Disanalah akan diuji (Dewas KPK), bukan diobral di ruang publik dengan dibumbui narasi bermodalkan asumsi. Laporan harus berbasis data, bukanasal tuduh dan persepsi semata,” pungkas Ali.
Ali menjelaskan, kasus dugaan korupsi di Kementrian ESDM sudah naik ke tahap penyidikan. Ali berani menjamin KPK akan menyelesaikan kasus tersebut. “Saat ini perkara tersebut sudah naik pada proses penyidikan, semua pimpinan sepakat, dengan dasar ditemukan setidaknya dua alat bukti permulaan dan menemukan pihak-pihak yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Kami akan tuntaskan semua,” tutur Ali.
Menurut Ali, KPK sudah biasa diterpa isu miring ketika menangani sebuah perkara untuk menghambat proses penyidikan. “Soal tuduhan kepada KPK ketika sedang menangani perkara itu hal biasa, karena sama sprti perkara dengan perkara di Kemenkeu dg tsk RAT, juga ada tuduhan bahwa KPK tak akan lanjutkan pada proses penyidikan karena ada salah satu pimpinan yang teman seangkatan tsk ini di STAN. Nyatanya hanya kesengajaan untuk menghambat proses saja,” jelas Ali.
“Sudah biasa kami dituduh macam-macam seperti itu, ataupun bahkan di framing negatif oleh media tertentu,” sambung Ali.
Ali menegaskan, berbagai macam tuduhan tersebut tidak mempengaruhi kinerja KPK. Ali meyakini KPK bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. “Namun kami tidak terpengaruh dengan gangguan dan tuduhan semacam itu. Kami tetap bekerja sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Ali.
Ali mempersilahkan masyarakat untuk mengkritisi masalah tersebut, tapi dengan argumentasi yang masuk akal dan membangun. “Silakan masyarakat kritisi KPK sebagai badan publik tentu dengan argumentasi rasional dan membangun,” tutup Ali.
