Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Jokowi untuk kembali membuka keran impor 2 juta ton beras hingga akhir Desember 2023 merupakan keputusan pahit dan sulit. Sebab, keputusan impor beras yang diberikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Bulog dikeluarkan saat momentum panen raya.
“Keputusan pahit dan sulit karena izin impor justru dikeluarkan/diberikan saat panen raya. Izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun,” kata Khudori dalam keterangan resmi yang diterima kumparan, Senin (27/3).
Dari 2 juta ton beras tersebut 500 ribu ton di antaranya harus segera diimpor untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Keputusan itu diambil dalam rapat bertajuk Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H dengan Presiden Jokowi.
Sepanjang 2023, Bapanas menargetkan Bulog untuk menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta ton di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.
“Keputusan ini amat dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani. Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil,” ungkap khudori.
Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, Khudori menyatakan target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 peraen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.
“Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog adalah saat panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepaa Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 300 ribu ton. Jumlah ini amat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu. Masing-masing keluarga akan mendapatkan beras 10 kg. Artinya, perlu 630 ribu ton.
“Kalau mengandalkan penyerapan/pengadaan dari dalam negeri mustahil beras sebesar itu bisa disediakan lewat mekanisme pembelian yang ada,” ungkap Khudori.
