Pengamat Sosial dan Politik Tatok Sugiarto mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pejabat tidak pamer harta di media sosial.
Menurut Tatok, semestinya Presiden Jokowi tidak hanya memberikan arahan bagi para pejabat untuk tidak pamer harta di media sosial.
Melainkan, Presiden Jokowi seharusnya membangun sistem anti korupsi agar para pejabat tidak melakukan tindakan menyelewengkan uang negara.
“Semestinya bukan sekedar arahan, Tapi seharusnya Presiden itu membangun sistem, Sistem anti korupsi,” ujar Tatok, dikutip WE NewsWorthy dari akun Twitter pribadi pada Senin (13/3/2023).
Itu karena, akademisi ini berpendapat tidak memamerkan harta di media sosial bukan jaminan seorang pejabat tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Ada kemungkinan pejabat yang terlihat miskin dalam kesehariannya justru memiliki tabungan banyak yang kemungkinan didapat dari tindak pidana korupsi.
“Karena Tidak Pamer bukan berarti tidak Korupsi, jangan jangan banyak yg pura-pura miskin tapi punya tabungan segunung,” ujar Tatok.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dirinya memahami kekecewaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dianggap belum memberikan pelayanan yang baik namun malah menunjukkan perilaku jemawa dan hedonis.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP mengenai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Kebijakan di Bidang Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, di Istana Negara, Kamis (02/03/2023) siang.
“Sekali lagi, saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial,” ujar Presiden Jokowi.
