Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget bahwa uang dari hasil Pendapatan Negara Bukan Pajak (APBN) dipakai untuk membeli produk-produk impor luar negeri.
Hal itu dikatakan langsung oleh Presiden Jokowi dalam Pembukaan Bussines Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Presiden Jokowi mengatakan bahwa uang dari penerimaan APBN didapatkan sangat sulit dari pajak rakyat, kemudian dividen yang dimiliki dari BUMN serta royalti dari pertambangan yang ada.
"Kemudian kita belikan produk impor kemudian kita belikan produk buatan luar negeri, bener? bener? bener? ini lah yang selalu saya ingatkan. Saya awal kaget saya buka banyak sekali pembelian produk impor kita, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN," terang Jokowi, Rabu (15/3/2023).
Ia menerangkan bahwa Indonesia sejatinya sudah memulai untuk membeli produk dalam negeri pada tahun 2022.
"Ini lah yang ingin kita luruskan dan kita tahu kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita kita sudah memulai tahun 2022, tahun 2023 coba lihat AS juga melakukan hal yang sama, coba di cari dan dibaca," ungkap Presiden Jokowi.
Ke depan, kata Presiden, kunci untuk menekan pembelian impor adalah implementasi kedisiplinan dan merealisasikan dari apa yang sudah bolak balik dibahas.
"Ini kita sudah bicara produk dalam negeri ini yang ke empat, saya hadir terus karena saya lihat ini sangat strategis, dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita," tandas Jokowi.
Kesal Dibohongi, Jokowi Ancam Menteri, Gubernur Hingga PNS
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalan terhadap oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat maupun daerah serta para pejabat atas implementansi penggunaan barang dalam negeri.
Hal ini mengingat masih tingginya belanja impor, sementara menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bahkan ada yang sengaja berbohong.
"Jangan sampe saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalemnya tetep barang impor repackaging," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).
"Dipikir saya gak tau, ini hati hati saya perintahkan ke Polri dicek betul. Kalau ada seperti ini mau bohong-bohongan terus kita," tegasnya.
Jokowi mengungkapkan bahwa penggunaan barang dalam negeri akan dihubungkan dengan tunjangan kinerja (tukin) dan sanksi.
"Kalau masih beli baik BUMN BUMD Kabupaten, Kota dan Provinsi dan KL masih coba coba beli produk impor dari uang APBN APBD BUMN ya sudah sanksinya tolong dirumuskan pak menko, biar semua kita bekerja dengan reward dan punishment," papar Jokowi.
