Repelita Jakarta - Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, atas pengesahan dan pengundangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Penghargaan serupa turut ditujukan kepada seluruh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Badan Legislasi beserta jajarannya, Ketua Panitia Kerja beserta seluruh anggotanya, serta Kementerian Ketenagakerjaan yang mengawal proses penyusunan hingga terbitnya regulasi tersebut.
“Bagi kami, terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan momentum penting dalam perjalanan hubungan industrial dan perjuangan pelindungan hak-hak pekerja/buruh di Indonesia. Kehadiran undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur bidang ketenagakerjaan diharapkan menjadi landasan baru untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil, memberikan kepastian hukum, serta menempatkan pelindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian penting dari pembangunan nasional,” ujar Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 November 2026.
Organisasi serikat pekerja tersebut memandang bahwa regulasi baru ini tidak boleh sekadar berhenti menjadi tumpukan dokumen hukum yang tuntas setelah resmi diundangkan.
Lebih dari sekadar aturan formal, aturan tersebut wajib berfungsi sebagai instrumen nyata negara dalam menjamin seluruh hak kaum pekerja dihormati, dilindungi, serta dipenuhi dalam praktik hubungan kerja sehari-hari.
Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tersebut, pemerintah akan segera memasuki fase krusial berikutnya berupa penyusunan berbagai aturan pelaksanaan sebagai petunjuk teknis maupun operasional.
Berkaitan dengan tahapan tersebut, ASPIRASI meminta pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan, agar melibatkan perwakilan organisasi serikat pekerja dan serikat buruh secara nyata serta substantif dalam perumusan seluruh peraturan turunannya.
Keterlibatan perwakilan buruh tersebut ditegaskan tidak boleh hanya sebatas formalitas belaka ataupun sekadar menggugurkan syarat konsultasi publik.
Kalangan serikat pekerja wajib diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyalurkan pandangan, masukan, kritik, serta pengalaman empiris yang dialami langsung oleh kaum buruh di lapangan.
Pelibatan aktif tersebut dinilai sangat mendesak lantaran pihak yang paling memahami seluk-beluk persoalan ketenagakerjaan bukan hanya unsur pemerintah dan pengusaha semata.
Kaum pekerja merupakan pihak yang setiap hari bersinggungan langsung dengan dinamika hubungan kerja, sistem pengupahan, kepastian status kerja, pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.
ASPIRASI mengingatkan agar penyusunan aturan pelaksana nantinya tidak justru memangkas, mempersempit, ataupun mengaburkan semangat perlindungan yang telah dibangun dalam batang tubuh undang-undang tersebut.
Mirah turut menekankan bahwa tantangan paling berat pasca pengesahan regulasi ini terletak pada upaya memastikan seluruh ketentuannya benar-benar dipatuhi oleh semua pihak berkepentingan.
Pemerintah dituntut hadir menjalankan peran sebagai regulator sekaligus pengawas ketenagakerjaan yang bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Di sisi lain, kalangan pengusaha berkewajiban menaati seluruh amanat undang-undang serta memenuhi hak-hak pekerja, sementara kaum buruh dan serikat pekerja juga harus memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sesuai koridor hukum.
Ia mengingatkan agar bangsa ini tidak sekadar memiliki produk hukum yang tampak indah di atas kertas, namun implementasinya di lingkungan kerja masih jauh panggang dari api.
Jangan sampai kalangan buruh kembali dipaksa berjuang sendirian demi memperjuangkan hak-hak dasar mereka yang sejatinya sudah dijamin secara sah oleh negara melalui undang-undang.
ASPIRASI bertekad memastikan bahwa pembaruan regulasi ketenagakerjaan ini benar-benar membawa dampak perbaikan yang nyata bagi nasib buruh, bukan sekadar berganti nama maupun susunan pasal belaka.
Selanjutnya, organisasi tersebut mengajak seluruh elemen pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, parlemen, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, kalangan akademisi, hingga masyarakat luas untuk mengawal dan mengawasi penerapan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Agenda pengawasan tersebut harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya hangat pada masa awal pemberlakuan aturan semata.
Publik dan pemangku kepentingan perlu memantau langsung bagaimana praktik penerapan aturan di tingkat perusahaan, ketegasan penindakan terhadap pelanggaran, mekanisme penyelesaian aduan buruh, serta kepastian diterimanya hak-hak pekerja.
ASPIRASI berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan organisasi dengan menampung berbagai laporan serta keluhan buruh di seluruh daerah, sekaligus menyampaikan hasil temuan dan evaluasi kepada pemerintah maupun lembaga terkait apabila ditemukan penyimpangan di lapangan.
Mereka ingin memastikan undang-undang baru ini tidak hanya menghadirkan kepastian hukum secara normatif, melainkan juga mewujudkan keadilan serta kesejahteraan konkret bagi jutaan pekerja beserta keluarganya.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak awal yang baik dalam menata masa depan ketenagakerjaan nasional yang lebih manusiawi, berkeadilan, bermartabat, serta menyejahterakan kaum buruh.
Bagi jajaran ASPIRASI, perjuangan membela hak pekerja belum berakhir hanya karena rancangan undang-undang tersebut telah resmi disahkan menjadi produk hukum.
Justru, babak perjuangan yang sesungguhnya baru dimulai untuk mengawal agar setiap pasal dan ketentuan di dalamnya benar-benar terwujud dalam kehidupan pekerja.
Regulasi ini dilahirkan khusus untuk melindungi kaum buruh sehingga dalam praktiknya nanti jangan sampai pekerja justru kehilangan payung perlindungan hukum.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
