Repelita Jakarta - Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (ICW) membeberkan temuan terkait alokasi dana dua kementerian yang menggelontorkan anggaran hingga senilai Rp14.696.955.002 untuk menyewa jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad.
Melalui rilis resmi yang dipaparkan oleh Staf Divisi Investigasi ICW Azhim pada Senin (9/11/2026), data pengadaan portal data.inaproc.id milik LKPP mencatat Kemendikbudristek menyepakati lima paket kerja sama pada 2024 dan KKP mengontrak tiga paket pada periode 2025-2026.
ADVERTISEMENT
Pengalokasian dana belanja kehumasan tersebut difokuskan untuk pembuat konten pada kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok milik pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Rincian alokasi anggaran Kemendikbudristek untuk unit Museum dan Cagar Budaya tahun 2024 mencakup penayangan video di kanal YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902 serta promosi Reels pada akun Instagram @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300.
Selain itu, Kemendikbudristek juga mengucurkan dana sebesar Rp575.655.000 untuk konten Instagram Story, anggaran kehadiran acara senilai Rp2.521.329.200, serta penayangan video singkat pada platform TikTok @raffinagita1717 senilai Rp144.423.600.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana pada Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 hingga 2026 sebesar Rp3.596.955.000 untuk keterlibatan pemengaruh, Rp3.600.000.000 untuk pembangunan BINS, serta Rp3.600.000.000 untuk promosi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara di Natuna.
Struktur kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia mencatat bahwa PT Rans Entertainment Indonesia menguasai saham mayoritas sebesar 99,1 persen, sedangkan Raffi Ahmad memegang 0,9 persen saham secara langsung sekaligus bertindak sebagai komisaris perusahaan.
Temuan ICW menyoroti lima persoalan utama, salah satunya adalah ketidakkonsistenan penerapan efisiensi anggaran pemerintah pusat di tengah instruksi penghematan bagi daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025.
Pemerintah dinilai kontradiktif karena KKP justru mengontrak paket jasa pemengaruh bernilai total Rp10,8 miliar dari badan usaha milik pejabat publik yang baru saja dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.
Lembaga pengawas tersebut mengkritik pengadaan jasa media sosial yang manfaatnya tidak terukur transparan, padahal kementerian terkait sudah ditunjang oleh biro hubungan masyarakat resmi beserta fasilitas pendukung yang dibiayai uang pajak masyarakat.
Mekanisme pengadaan e-purchasing pada katalog elektronik juga dinilai menutup ruang kompetisi yang adil karena mencantumkan nama akun @raffinagita1717 serta kanal YouTube RANS Entertainment secara langsung dalam spesifikasi paket kerja sama.
Atas temuan tersebut, ICW menuntut KKP dan kementerian terkait untuk membuka seluruh dokumen kontrak, mendesak BPKP serta Inspektorat Jenderal melakukan audit menyeluruh, meminta LKPP mengevaluasi katalog elektronik, serta mengimbau Presiden menghentikan pengadaan pemengaruh yang berpotensi memicu konflik kepentingan.
Hingga rilis tersebut disebarkan melalui saluran resmi ICW pada Senin (9/11/2026), belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak kementerian terkait maupun manajemen Raffi Ahmad.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
