Repelita Jakarta - Dugaan operasi penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah tokoh nasional kini mendapat kecaman keras dari kalangan parlemen.
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Inspektur Jenderal Purnawirawan Safaruddin melontarkan kritik tajam terhadap keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pernyataan keras tersebut disampaikan oleh mantan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu dalam tayangan program dialog di kanal YouTube Nusantara TV pada Senin, 9 November 2026.
"Ini Kapolri yang pengkhianat terhadap negara gitu karena dia menyadap presidennya sendiri yang mengangkat atasan itu," tegas Safaruddin.
Safaruddin menilai tindakan penyalahgunaan wewenang selama lima tahun delapan bulan masa kepemimpinan tersebut telah mencoreng citra institusi kepolisian serta mengarah pada indikasi kejahatan makar.
Dirinya memastikan Komisi III DPR akan segera memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026 guna membongkar aktor intelektual serta penerima manfaat dari hasil spionase itu.
"Produk yang disadap itu dilarikan ke mana siapa yang memanfaatkan penerima manfaat itu siapa itu harus diusut," ujar Safaruddin menambahkan keterangannya.
Dalam kesempatan yang sama, mantan agen Badan Intelijen Negara Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra membedah anatomi teknologi pengintaian canggih yang digunakan oleh para pelaku.
Menurutnya, perangkat penyadap buatan Israel tersebut tidak hanya sanggup membaca pesan singkat secara waktu nyata, melainkan mampu mengaktifkan mikrofon serta kamera ponsel target dari jarak jauh.
Sri Rajasa meyakini operasi garis dalam yang terstruktur ini bermotifkan tekanan politik atau pemerasan untuk menyandera kebijakan serta mendukung agenda perebutan kekuasaan masa depan.
"Informasi itu nantinya dijadikan alat tawar politik terhadap target ya agar target menuruti kemauan pihak tertentu," papar Sri Rajasa Chandra.
Ia juga menyoroti dugaan keterlibatan ketua umum partai politik serta kecurigaan mengenai sumber pendanaan pengadaan alat sadap bernilai triliunan rupiah yang diduga mengalir dari aktivitas bisnis ilegal.
Menutup diskusi, Safaruddin mengusulkan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan segera dirampungkan dengan membentuk satu lembaga audit terpadu agar pengawasan instrumen intelijen negara tidak lagi kecolongan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
