[GEGER] Isu Gibran Mundur Usai Temui Prabowo di Widya Chandra Menguat, DPR Tunggu Keputusan Resmi dan Salinan MA

Repelita Jakarta - Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi pemerintahan kembali berembus kencang menyusul kabar pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Kunjungan Gibran ke kediaman dinas kepala negara tersebut langsung memicu beragam spekulasi politik di tengah menguatnya desakan di parlemen agar Dewan Perwakilan Rakyat menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik dokumen pendidikannya.

Kabar mengenai pertemuan tertutup serta aktivitas pemberkasan setelah menemui presiden sebelumnya diungkapkan oleh seorang sumber yang memberikan keterangan di Jakarta.

"Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya," ungkap sumber yang tak ingin disebutkan namanya tersebut.

Pernyataan mengenai persiapan membereskan berkas seusai menghadap kepala negara itulah yang memantik dugaan di tengah masyarakat bahwa putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut tengah menyiapkan langkah politik penting untuk mundur.

Meskipun demikian, hingga kini belum terdapat bukti otentik maupun konfirmasi resmi dari pihak Istana dan Gibran yang membenarkan bahwa pertemuan di Widya Chandra itu membahas agenda pengunduran diri.

Spekulasi mengenai kelanjutan jabatan wakil presiden ini semakin menguat setelah Mahkamah Agung menerbitkan putusan yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran sebagai syarat pencalonan.

Keputusan lembaga peradilan tertinggi tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah anggota parlemen yang mendorong penggunaan kewenangan konstitusional untuk menindaklanjuti keabsahan syarat pencalonan itu.

Legislator Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu jalur yang relevan untuk merespons persoalan tersebut, sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut mekanisme itu sebagai pilihan rasional.

Secara hukum tata negara, pengunduran diri secara sukarela dan pemberhentian melalui jalur pemakzulan merupakan dua proses berbeda yang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik.

Apabila seorang wakil presiden mengundurkan diri, ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paling lambat enam puluh hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden atas usul partai pengusung.

Sebaliknya, apabila ditempuh lewat jalur pemakzulan, usulan DPR harus melalui proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu sebelum diputuskan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

DPR Belum Putuskan Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Bersamaan dengan bergulirnya rumor pengunduran diri tersebut, DPR telah resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa, 10 November 2026.

Namun, pimpinan parlemen memastikan bahwa penggunaan Hak Menyatakan Pendapat belum diputuskan karena Dewan Perwakilan Rakyat belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah serta masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira juga menjelaskan bahwa komunikasi lintas anggota dewan masih terus berlangsung sehingga pengajuan hak tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta tanpa melewati tahapan resmi.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani meminta seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang dan tidak membangun asumsi liar mengenai kabar mundurnya wakil presiden.

“Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan seusai pembukaan rapat paripurna.

Pada kesempatan terpisah di Kompleks Parlemen, Puan juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan status kepemimpinan di pemerintahan maupun keterangan resmi terkait kabar tersebut.

"Sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada cerita apa-apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," ujar Puan saat konferensi pers seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron dalam keterangan yang terekam pada tayangan kanal YouTube Kompas.com mengaku belum menerima informasi mengenai pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo tersebut.

"Saya tidak mendengar ini (kabar Gibran bertemu Prabowo)," kata Herman singkat saat dimintai tanggapan oleh wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI pada hari yang sama.

Ia menambahkan bahwa sikap resmi Partai Demokrat terkait wacana Hak Menyatakan Pendapat masih menunggu agenda penetapan dalam rapat Badan Musyawarah serta arahan langsung dari ketua umum dan majelis tinggi partai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok