Repelita [Jakarta] - Gelombang penolakan mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan kampus terus menguat.
Pernyataan resmi tersebut disebarkan melalui akun Instagram resmi @bemhukumunhas, di mana rekan mahasiswa secara terang-terangan melayangkan kritik terhadap proyek dapur Makan Bergizi Gratis tersebut.
ADVERTISEMENT
Unggahan yang berisikan kecaman terhadap komersialisasi pendidikan dan keterlibatan birokrasi kampus dalam kepentingan politik telah menuai atensi luas dari netizen.
“Kami dengan tegas lugas dan mantap menolak keberadaan SPPG di lingkungan Universitas Hasanuddin. Kampus seharusnya menjadi ruang lahirnya ilmu pengetahuan, kebebasan berpikir, dan keberpihakan pada kepentingan akademik,” tulis BEM Hukum Unhas dalam keterangan unggahannya, Sabtu malam, 13 Juni 2026.
Mahasiswa berargumen bahwa institusi pendidikan seharusnya mengutamakan perbaikan tata kelola serta transparansi daripada mengejar proyek pencitraan yang tidak mendesak bagi sivitas akademika.
Narasi penolakan ini pun memicu diskusi intens di kolom komentar, dengan berbagai sindiran tajam dari warganet terhadap kebijakan pihak universitas.
"Petinggi kampus yang diisi oleh pelaut harus fokus aja sih ke akademik, lah ini malah nyari panggung, miris yaa, semangat teman-teman," tulis akun @endahnur***.
"Cuma UNHAS yang sangat gembira gembira menjalankan MBG di kampus, kampus lain kritis dan memfilter. Sangat terlalu carmuk ke rezim. Kayak gak ada kerjaan substantif lain," kritik akun @bgitumi_toh.
"Ayam Jantan dari Timur dibawa ke dapur MBG untuk 'Dimasak, Bakar, atau Goreng'?" tulis akun @kitab.pendekar.
Menanggapi gejolak tersebut, Kepala Bidang Humas Unhas, Ishaq Rahman, menyatakan bahwa pihak rektorat menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
“Unhas tetap menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan menyampaikan pendapat, serta ruang dialog yang sehat dan beretika di lingkungan kampus,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa masukan dari kalangan mahasiswa dianggap sebagai elemen penting dalam evaluasi serta pengembangan tata kelola universitas di depannya.
Meski begitu, Ishaq mengimbau agar aksi penyampaian pendapat tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan berbasis data yang akurat.
“Penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, serta melalui saluran komunikasi yang terbuka dan konstruktif,” tegasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
