Repelita Jakarta - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan pihak parlemen tengah bersiap mengambil sikap resmi terkait rentetan dinamika politik nasional menjelang dibukanya masa persidangan.
ADVERTISEMENT
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat memberikan keterangan pers mengenai komunikasi antarfraksi di parlemen serta perkembangan isu keamanan negara.
Pernyataan lengkap dari politisi Partai Gerindra tersebut dipublikasikan melalui tayangan video di kanal YouTube Kompas TV Pontianak pada Senin (9/11/2026).
"Oleh karena itu kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia demikian," ujar Sufmi Dasco Ahmad.
Dirinya mengakui bahwa sejumlah fraksi di Senayan memang sudah mulai menjalin komunikasi nonformal untuk membahas berbagai persoalan krusial yang berkembang selama masa reses berlangsung.
"Ya itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme mereka akan minta pembahasan secara resmi demikian," kata Dasco menjelaskan situasi di parlemen.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa usulan-usulan strategis tersebut tidak serta-merta langsung dieksekusi pada hari pertama rapat paripurna pembukaan masa sidang digelar.
"Tidak ya Bang, karena masih ada proses-proses yang harus dilalui lebih dulu sebelum ke sana. Iya kan besok itu baru pembukaan masa sidang sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa seluruh tahapan pengambilan keputusan di lembaga legislatif wajib mematuhi koridor hukum serta peraturan tata tertib yang berlaku secara mengikat.
Selain menyoroti agenda parlemen, Sufmi Dasco Ahmad juga mengonfirmasi kebenaran informasi mengenai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang.
"Iya bahwa kemarin memang betul kita sama-sama lihat di media massa dan saya juga sudah konfirmasi bahwa Presiden kemudian menerima para mantan Kapolri dan juga didampingi oleh Kapolri dan pejabat utama dari Mabes Polri," ungkap Dasco.
Menurut informasi yang diterimanya, pertemuan silaturahmi tersebut diisi dengan pemaparan arah kebijakan strategis kepala negara untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Nah di situ kemudian selain silaturahmi, Presiden juga memaparkan visi misi mengenai bagaimana untuk memajukan Indonesia ke depan, menggerakkan roda perekonomian, dan tentunya meminta dukungan dari pati-pati atau mantan Kapolri yang hadir pada saat kemarin," paparnya.
Terkait kabar mengenai adanya pembahasan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara di dalam forum tersebut, Dasco menyebut hal itu hanya disinggung secara sekilas.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden demikian," tuturnya.
Dirinya mengaku tidak mengetahui secara pasti apakah presiden memberikan instruksi khusus dalam pertemuan tersebut karena ia tidak turut hadir secara langsung di lokasi acara.
Menutup keterangannya, Sufmi Dasco Ahmad juga merespons wacana pengguliran Rancangan Undang-Undang Penyadapan yang mulai diusulkan oleh sejumlah anggota dewan sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan wewenang.
"Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas. Nah tapi kita nanti lihat dinamika yang ada apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana demikian," pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
