Repelita Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan penanganan perkara spionase ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Keterangan mengenai sikap lembaga legislatif terhadap dugaan kejahatan komunikasi tersebut disiarkan melalui kanal YouTube Kompas TV Pontianak pada Senin, 9 November 2026.
Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa kasus pemantauan jaringan secara tidak sah itu turut menjadi bagian dari obrolan saat kepala negara menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang pada Minggu, 8 November 2026.
"Yang saya dengar memang ada sedikit pembahasan soal itu, soal penyadapan ilegal yang kemudian memang kita sama-sama tahu pada saat ini sudah kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah sehingga itu menjadi salah satu saja bagian daripada pembahasan yang kemudian dibahas oleh Presiden demikian," ujar Sufmi Dasco Ahmad.
Meskipun membenarkan adanya perbincangan tersebut, politisi Partai Gerindra ini mengaku tidak mengetahui secara rinci apakah kepala negara memberikan instruksi khusus kepada para purnawirawan kepolisian.
"Saya enggak tahu karena saya tidak ikut di pertemuan kemarin, apakah ada atensi khusus atau tidak demikian," tambahnya memberikan klarifikasi kepada awak media.
Lebih lanjut, pimpinan parlemen di Senayan ini juga menanggapi adanya dorongan dari berbagai fraksi agar pembahasan regulasi mengenai penyadapan segera dipercepat.
"Soal RUU Penyadapan ini mungkin akan berkembang pada saat masa sidang memang secara informal sebelum masa sidang ada beberapa fraksi yang kemudian mengusulkan agar itu segera cepat dibahas. Nah tapi kita nanti lihat dinamika yang ada apakah kemudian itu dijalankan dengan segera atau bagaimana demikian," kata Dasco.
Seluruh pembahasan serta tindak lanjut resmi atas usulan tersebut baru akan bergulir secara prosedural setelah masa sidang paripurna DPR kembali dibuka pada Selasa, 10 November 2026.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
