Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret Jenderal Listyo Sigit Prabowo kini memicu perdebatan luas di tengah publik nasional.
Sekjen Forum Tanah Air Syafril Sjofyan menilai bahwa proses hukum tidak boleh hanya berhenti pada pelaksana teknis di kepolisian.
ADVERTISEMENT
Penyidikan harus mampu membongkar aktor intelektual serta pihak yang menguasai dan memanfaatkan hasil informasi sadapan tersebut.
Bareskrim sebelumnya telah menetapkan Listyo Sigit bersama tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara penyadapan senyap.
Sasaran operasi ilegal itu diduga meliputi Presiden Prabowo Subianto, para pejabat negara, pimpinan partai politik, media, hingga pengusaha.
Persoalan ini dinilai bukan sekadar pelanggaran hukum biasa melainkan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan stabilitas demokrasi.
Publik kini mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut rantai penguasaan data rahasia serta jaringan penerima informasi tanpa pandang bulu.
Karier Listyo Sigit Prabowo di kepolisian tercatat melesat sangat cepat sejak menduduki posisi sebagai Kapolresta Solo di era Joko Widodo.
Ia kemudian dipercaya menjadi ajudan Presiden Jokowi pada rentang tahun 2014 hingga 2016 sebelum menduduki berbagai posisi strategis.
Perjalanan karier tersebut memperlihatkan relasi profesional yang sangat panjang antara sang jenderal dengan lingkaran kekuasaan istana.
Dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan kewenangan, riwayat hubungan komunikasi dan jaringan kekuasaan merupakan hal yang relevan ditelusuri.
Dinamika politik nasional semakin menghangat setelah Kaesang Pangarep selaku Ketua Umum PSI mengumumkan target besar partainya pada 2029.
PSI menerima tokoh dari partai lain, termasuk Rusdi Masse yang diberitakan bergabung pada Januari 2026 mendatang.
Kaesang bahkan mengumumkan rencana maju sebagai calon anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V pada Pemilu 2029.
Wilayah pemilihan tersebut mencakup basis politik penting yang meliputi Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo.
PSI secara berani memasang target tinggi untuk menandingi kekuatan partai besar seperti PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.
Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Wakil Presiden dan Kaesang Pangarep selaku pimpinan PSI merupakan dua putra kandung Jokowi.
Jokowi selama ini memberikan dukungan politik luar biasa terhadap perkembangan partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsunya tersebut.
Pernyataan politik Kaesang kini dijadikan pintu masuk untuk menelusuri hubungan kekuasaan, jaringan elite, dan dugaan penyalahgunaan intelijen.
Muncul hipotesis apakah manuver PSI merekrut tokoh partai lain murni dinamika politik atau dibantu akses informasi rahasia.
Informasi privat hasil penyadapan ilegal diduga memberikan keuntungan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kerentanan elite partai lain.
Jika hipotesis tersebut terbukti, persoalan ini dinilai bukan lagi sekadar persaingan antarpartai melainkan penyalahgunaan kewenangan negara.
Jaringan kekuasaan yang terbentuk selama masa pemerintahan Jokowi berpotensi meninggalkan pengaruh politik setelah pergantian presiden.
Pengaruh tersebut dinilai berjalan melalui jaringan di tubuh kepolisian serta manuver partai politik yang dipimpin oleh putranya.
Publik mempertanyakan bagaimana partai dengan kekuatan elektoral terbatas dapat membangun ambisi besar dan menarik elite partai lain.
Penyidik mendesak pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya distribusi data rahasia kepada pihak PSI maupun Kaesang.
Secara ketatanegaraan, Gibran sebagai Wakil Presiden memiliki kedudukan tinggi dalam struktur pemerintahan melebihi posisi Kapolri.
Pemeriksaan perlu mengusut ada tidaknya komunikasi relevan antara Gibran dengan pihak yang diduga mengelola hasil penyadapan.
Informasi sadapan rahasia jika berada di tangan pihak berkuasa dapat menjadi instrumen tekanan politik yang sangat kuat dan berbahaya.
Data mengenai percakapan rahasia Presiden, konflik internal partai, hingga urusan pribadi pejabat berpotensi dipakai menekan keputusan elite.
Ambisi politik menuju 2029 dari PSI, Gibran, dan keberlanjutan pengaruh Jokowi menjadi dimensi politik yang tidak boleh diabaikan.
Publik mempertanyakan agenda keberlanjutan pengaruh keluarga Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden secara resmi berakhir.
Gibran diproyeksikan memiliki agenda maju pada Pilpres 2029 sebagaimana disampaikan oleh Jokowi dan jajaran relawan pendukungnya.
Pertemuan tertutup Jokowi pada 24 Agustus 2026 di Jakarta bersama relawan Projo turut memperkuat spekulasi dinamika kekuasaan.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan kesiapan para relawan jika terjadi perubahan peta pemerintahan sebelum Pemilu 2029.
Penyidikan kasus penyadapan tidak boleh berhenti pada jenderal polisi agar kedaulatan rakyat tidak dikendalikan jaringan tanpa mandat.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
