Repelita Jakarta - Pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mendesak agar pengusutan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada penghukuman para operator lapangan.
ADVERTISEMENT
Ia meminta Badan Intelijen Negara turun tangan secara aktif menelusuri struktur rantai komando di balik operasi spionase tersebut hingga menemukan sosok aktor intelektual yang ia sebut sebagai Mr X.
Pandangan kritis tersebut disampaikan oleh akademisi bidang pertahanan itu melalui unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya @connierahakundinibakrie pada Minggu, 8 November 2026.
Menurut Connie, apabila aktivitas intersepsi komunikasi tersebut dijalankan sebagai instrumen politik untuk mengendalikan kekuasaan, maka penegakan hukum wajib menyentuh pihak penerima manfaat utama.
"Jika penyadapan merupakan instrumen kekuasaan, apakah kita hanya puas membongkar operator yang melanggar hukum, atau ingin menemukan jaringan perintah Mr. X yang menggunakan informasi demi mengendalikan kekuasaan?," tulis Connie Bakrie dalam unggahannya.
Dirinya menilai badan intelijen negara memiliki kapasitas strategis untuk mendeteksi potensi ancaman terhadap kedaulatan serta mengurai kemungkinan adanya jaringan terstruktur lintas institusi.
"BIN dapat berperan menelusuri ancaman terhadap keamanan negara, kemungkinan jaringan lintas institusi serta keterlibatan Mr.X. Cari, temukan, umumkan MrX tanpa ragu!," tegasnya.
Guna memastikan proses pengungkapan kasus berjalan menyeluruh, Connie merumuskan enam jalur investigasi utama yang wajib ditempuh oleh tim penyelidik.
Langkah pertama mencakup pemetaan secara rinci mengenai siapa saja pihak yang dijadikan target pemantauan sekaligus menelusuri aktor yang menentukan daftar sasaran operasi.
Jalur kedua berfokus pada pembongkaran alur perintah secara utuh, mulai dari pihak yang mengajukan usulan, pemberi persetujuan, penyandang dana, hingga pengendali teknis di lapangan.
Langkah ketiga menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap catatan akses teknologi sistem pemantauan, kredensial administrator, serta rekam jejak aktivitas perangkat digital.
Jalur keempat diarahkan untuk melacak distribusi rekaman suara, transkrip percakapan, serta laporan intelijen berikut pihak-pihak yang memanfaatkannya demi kepentingan politik maupun ekonomi.
Langkah kelima menekankan pentingnya mengusut dugaan tindak pidana penghilangan barang bukti serta mengungkap siapa pihak atasan yang memerintahkan pemusnahan data tersebut.
Pada poin keenam, Connie mempertanyakan alasan mengapa Presiden Prabowo dijadikan sasaran utama penyadapan, sementara kelompok lingkaran tertentu justru terindikasi tidak tersentuh operasi sama sekali.
Ia menutup usulannya dengan mendorong penyelidikan atas siapa pemegang kewenangan, motif tersembunyi, serta pihak yang meraup keuntungan paling besar dari skandal spionase kenegaraan ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
