Repelita Jakarta - Penulis ternama Tere Liye melontarkan kritik sangat keras terhadap kompetensi otoritas keuangan negara melalui unggahan pada 12 Mei 2026 yang menyoroti ketidakmampuan pejabat dalam membedakan karakteristik utang antarnegara.
Dalam narasinya, ia merasa prihatin karena pejabat sekelas menteri justru memberikan pembandingan yang menyesatkan antara rasio utang Indonesia dengan Jepang dan Singapura tanpa menjelaskan perbedaan mendasar status ekonomi masing-masing negara.
ADVERTISEMENT
Kritik tersebut memuncak saat ia mempertanyakan kapasitas intelektual sang bendahara negara dengan menuliskan Say asedih sekali, saat selevel Menkeu Purbaya, ngoceh begini, “Rasio utang kita masih lebih baik dibanding Jepang dan Singapura.” Dia ini betulan PhD ekonomi?
Tere Liye menjelaskan secara rinci bahwa Jepang dan Singapura adalah kreditor neto atau pemberi pinjaman, sementara Indonesia adalah debitur neto yang murni menanggung beban tanpa memiliki piutang raksasa di luar negeri.
Ia menekankan bahwa meskipun angka rasio Indonesia hanya 40 persen, kondisi tersebut jauh lebih berbahaya karena hampir separuh pendapatan negara habis hanya untuk membayar cicilan, berbeda dengan negara maju yang mengelola utang sebagai aset keuangan.
Melalui tulisannya, ia menegaskan keheranannya atas logika pemerintah dengan menyatakan Selevel Menkeu kok Nggak Paham sebagai respons terhadap klaim rasa aman palsu yang terus disuarakan kepada publik melalui data rasio utang yang tidak relevan.
Sorotan tajam ini juga mengarah pada ketergantungan utang Indonesia terhadap Singapura yang mencapai seribu triliun rupiah, yang menurutnya membuktikan betapa tidak sebandingnya posisi ekonomi kedua negara tersebut di mata pasar internasional.
Ia memperingatkan bahwa pembiayaan proyek besar seperti IKN dan makan gratis menggunakan utang murni akan semakin menjerat fiskal negara, sehingga membandingkannya dengan negara perbankan seperti Jepang dianggap sebagai kekeliruan fatal dalam berpikir.
Analisis ini ditutup dengan imbauan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap klaim pejabat, terutama saat pengambil kebijakan gagal memahami bahwa beban utang Indonesia secara riil jauh lebih mematikan dibandingkan angka-angka di atas kertas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
