Repelita Jakarta - Pergantian menteri dalam Kabinet Merah Putih yang telah memasuki kali kelima di era Presiden Prabowo Subianto dinilai oleh para pengamat bukan sebagai reshuffle murni melainkan sekadar utak-atik posisi politik tanpa perbaikan kinerja.
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menilai bahwa tokoh-tokoh yang dipilih Presiden Prabowo untuk masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih terbilang tidak ada yang benar-benar baru kecuali satu nama.
ADVERTISEMENT
Satu-satunya wajah baru yang muncul dalam perombakan kabinet kali ini adalah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, sementara wajah-wajah lainnya sudah pernah duduk di kursi menteri sebelumnya.
"Fenomenanya adalah rotasi figur yang sama pada posisi yang berbeda-beda," ujar Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, kepada media pada Kamis, 30 April 2026.
Menurut analisis Felia, jika para pejabat yang digeser hanya berpindah jabatan tanpa adanya evaluasi terbuka terhadap capaian maupun kegagalan mereka sebelumnya, maka reshuffle berpotensi dipersepsikan secara negatif.
Publik dapat menilai bahwa perombakan kabinet hanyalah sebuah redistribusi kekuasaan di antara para elite yang itu-itu saja.
“Ketika nama-nama yang sama terus berputar di lingkar kekuasaan, publik akan mempertanyakan apakah reshuffle benar-benar ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan atau sekadar penataan ulang posisi politik,” kata Felia dengan nada kritis.
Felia juga menilai bahwa dalam praktik politik modern, reshuffle sering kali memiliki dimensi lain di luar administrasi pemerintahan yang murni.
Yakni, pergantian menteri dapat dengan mudah menjadi instrumen presiden untuk memperkuat kontrol pribadinya terhadap kabinet.
Selain itu, reshuffle juga bisa digunakan untuk menjaga loyalitas para elite politik yang duduk di kursi kementerian.
Serta untuk mengonsolidasikan dukungan koalisi partai politik yang menjadi penyangga utama pemerintahan.
"Kementerian dan lembaga negara mengelola anggaran yang sangat besar, pelayanan publik yang kompleks, serta kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," tuturnya menjelaskan.
Karena itu, Felia memandang bahwa proses reshuffle seharusnya disertai dengan penjelasan yang memadai kepada publik.
Meskipun pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif mutlak seorang presiden, prinsip demokrasi modern tetap menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi.
“Minimal pemerintah perlu menjelaskan arah kebijakan ke depan, target perbaikan yang ingin dicapai, serta alasan umum mengapa perubahan komposisi kabinet dilakukan,” demikian saran Felia Primaresti kepada pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
