Repelita Ternate - Gelombang pembungkaman terhadap karya sinematik terbaru Dandhy Dwi Laksono yang bertajuk Pesta Babi memicu prahara besar setelah serangkaian agenda diskusi di berbagai daerah dihentikan paksa oleh oknum aparat keamanan pada tanggal 8 Mei 2026.
Tindakan represif ini memuncak di Benteng Oranje Maluku Utara serta merembet ke lingkungan akademis di Mataram di mana keterlibatan Babinsa dan intelijen TNI membuat ruang akademik kehilangan kedaulatannya dalam mengkaji isu sosial melalui medium film.
ADVERTISEMENT
Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah secara tegas memberikan respons negatif atas insiden ini dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kemunduran demokrasi karena film adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi secara sah oleh hukum.
Alasan di balik upaya pembungkaman ini diduga kuat berkaitan dengan keberanian dokumenter tersebut dalam menguliti mitos keterlibatan asing dan membedah dampak buruk proyek strategis nasional seperti Food Estate terhadap masyarakat adat di Papua Selatan.
Sutradara Dandhy Laksono menjelaskan fokus utama karyanya yang menyoroti nasib suku-suku asli dengan menegaskan bahwa selama ini kepentingan asing justru nyaman dengan peran Indonesia yang memfasilitasi eksploitasi kekayaan alam Papua secara bersama-sama.
Film ini menggambarkan kehancuran hutan sebagai lonceng kematian bagi martabat budaya suku Muyu dan Marin yang kini terhimpit oleh ekspansi perkebunan tebu serta sawit yang dituding sebagai praktik kolonialisme modern dengan dukungan militerisasi.
Hingga saat ini publik masih mempertanyakan alasan otoritas yang terkesan ketar-ketir terhadap narasi dokumenter berdurasi 1,5 jam tersebut sehingga harus mengerahkan kekuatan berseragam untuk membubarkan acara nonton bareng di ruang publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
