Repelita Jakarta - Kepala pemerintahan negara tetangga Malaysia melayangkan seruan tegas kepada seluruh lapisan masyarakatnya terkait aspek pelindungan kedaulatan informasi digital.
ADVERTISEMENT
Langkah tersebut diwujudkan melalui imbauan resmi dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim agar publik menghentikan penggunaan aplikasi navigasi jalan raya populer bernama Waze.
Pernyataan bernada proteksi tersebut disampaikan oleh sang pemimpin melalui unggahan tulisan di beranda media sosial Facebook personal miliknya pasca memimpin jalannya rapat penting kenegaraan.
Agenda rapat strategis bersama jajaran Komite Keamanan Siber Nasional tersebut dilangsungkan secara berkala pada hari Selasa yang lalu.
Dalam pemaparannya, Anwar Ibrahim menyoroti kepatuhan operasional sistem navigasi tersebut yang tunduk pada yurisdiksi hukum pemerintah Israel selaku pihak pengembang awal.
Rapat tersebut secara khusus membedah adanya potensi risiko siber berupa pemantauan maupun pemetaan basis data pribadi milik jutaan warga negara Malaysia.
Kita tidak boleh berkompromi terkait keamanan data dan identitas, tutur Anwar Ibrahim memberikan penegasan bersikap yang dilansir pada hari Rabu.
Menyikapi kekhawatiran tersebut, dirinya menyarankan masyarakat luas di negaranya untuk segera bermigrasi menggunakan platform lokal bernama Tuju.
Platform navigasi alternatif tersebut merupakan sebuah sistem digital protektif yang diproduksi secara mandiri oleh pihak Otoritas Jalan Raya Malaysia.
Berdasarkan sejarah perkembangannya, aplikasi Waze pertama kali diarsiteki pada tahun 2009 melalui proyek sumber terbuka dengan identitas FreeMap Israel.
Selanjutnya pada fase bisnis tahun 2013, korporasi teknologi raksasa Google resmi mengakuisisi kepemilikan platform peta digital tersebut dengan nilai transaksi fantastis mencapai US$1 miliar.
Bukan hanya Malaysia, kebijakan pembatasan akses navigasi siber tersebut rupanya juga tengah digodok secara matang oleh otoritas kementerian di negara Irak.
Pemerintah Irak dilaporkan memiliki rancangan regulasi untuk memblokir total operasional sistem navigasi tersebut paling lambat pada akhir bulan Desember tahun ini.
Langkah proteksi itu diambil lantaran adanya kekhawatiran serupa mengenai aspek pertahanan siber serta latar belakang asal-usul pembuatan sistem digital tersebut.
Sebagaimana sikap politik luar negeri mayoritas negara Muslim, baik Irak maupun Malaysia hingga saat ini konsisten tidak mengakui eksistensi Israel secara diplomatik.
Melalui publikasi daringnya, Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa rapat komite siber sengaja digelar guna meninjau perkembangan eskalasi ancaman siber global.
Langkah taktis ini sekaligus difungsikan demi memperkuat kesiapsiagaan siber serta menjaga marwah kedaulatan digital terintegrasi di wilayah kedaulatan Malaysia.
Selain itu, forum tersebut mendalami pengamanan MyDigital ID sebagai platform verifikasi identitas nasional dari ancaman kecerdasan buatan otonom.
Pemerintah setempat tengah memperkokoh sistem melalui integrasi kartu MyKad fisik dan instrumen MyDigital ID guna mengamankan transaksi elektronik publik.
Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi layanan publik terus memberikan manfaat bagi masyarakat, tanpa mengabaikan aspek keamanan, kepercayaan, dan kedaulatan negara, ucapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
