Repelita Jakarta - Profesor Ferry Latuhihin menilai pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Suahasil Nazara belum tentu membawa perubahan berarti apabila program prioritas yang membebani anggaran tetap dilanjutkan.
Dalam paparan di kanal YouTube Forum Keadilan TV, ekonom senior itu mengomentari berita mengejutkan yang muncul Senin, 14 September 2026.
ADVERTISEMENT
Purbaya Yudi Sadewa diberhentikan sebagai Menteri Keuangan dan digantikan oleh wakilnya, Suahasil Nazara.
Banyak pihak mempertanyakan cara pemberhentian tersebut.
Ferry menilai proses itu kurang menunjukkan tata krama sebagaimana lazimnya di kalangan masyarakat timur.
Seolah-olah pencopotan dilakukan seperti memecat pegawai biasa.
Hal itu dikhawatirkan justru merugikan citra Presiden sendiri.
Pertanyaan berikutnya menyangkut alasan di balik keputusan mendadak itu.
Menurut Ferry, penyebab utamanya terkait sikap sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan di internal kementerian.
Ia mendengar bahwa ratusan pegawai eselon di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merasa diganggu sehingga sempat menyampaikan keberatan.
Purbaya dinilai terlalu percaya diri hingga menganggap semua langkahnya pasti mendapat persetujuan Presiden.
Kenyataan ternyata berbeda.
Ferry mengaitkan pula pengalaman pribadinya.
Sejak Purbaya dilantik, Ferry termasuk yang keras mengkritik.
Bahkan petugas pajak sempat datang ke rumahnya terkait urusan pelaporan.
Lebih jauh, sejumlah YouTuber yang pernah mengundangnya sebagai narasumber juga didatangi surat pertanyaan soal honor yang diterima.
Ferry menyebutnya sebagai bentuk dendam pribadi karena hanya menyasar dirinya, bukan narasumber lain.
Dari awal, Ferry sudah menyatakan bahwa Purbaya bukan orang yang tepat untuk mengelola urusan fiskal.
Kompetensinya dinilai kurang memadai untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Prediksinya akhirnya terbukti.
Salah satu bukti ketidakmampuan itu terlihat dari masih tertahannya restitusi pajak yang mengganggu arus kas sejumlah perusahaan.
Ada yang bahkan sempat menunda pembayaran gaji karyawan.
Kebijakan terkait sisa anggaran yang dipindah-pindahkan dari Bank Indonesia ke Himbara juga dinilai membingungkan.
Tugas utama Menteri Keuangan seharusnya menerapkan kebijakan fiskal yang tepat, bukan sekadar memindahkan dana atau menahan restitusi demi menutup defisit APBN.
Purbaya sebenarnya mencoba menyeimbangkan kredibilitas fiskal dengan program prioritas Presiden.
Namun Ferry menegaskan, itu sangat sulit dilakukan.
Kredibilitas fiskal hanya bisa dijaga jika program prioritas Presiden dihilangkan.
Program-program tersebut menghabiskan ratusan triliun rupiah.
Dengan keterbatasan anggaran, keduanya tidak bisa dijalankan bersamaan.
Ini merupakan permainan zero sum karena adanya budget constraints.
Tantangan yang sama kini dihadapi Suahasil Nazara.
Ferry melihat tanda-tanda bahwa penggantian ini tidak akan membawa perubahan berarti.
Suahasil sendiri menyatakan bahwa pergantian menteri tidak berarti perubahan kebijakan.
Artinya, program-program yang ditinggalkan Purbaya akan dilanjutkan.
Ferry menyebutnya sebagai musibah.
Suahasil akan terjebak dalam dilema yang sama, harus memilih antara kredibilitas fiskal atau program prioritas Presiden.
Dari sisi kompetensi, Ferry tidak khawatir.
Latar belakang pendidikan Suahasil linear di bidang ekonomi dari sarjana hingga doktor.
Pengalamannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal di era Sri Mulyani dan sebagai wakil menteri juga lebih solid.
Persoalannya hanya satu, apakah ia berani menolak program yang menghabiskan anggaran besar.
Jika tidak, mengapa perlu mengganti menteri jika arah kebijakannya tetap sama.
Pasar modal sempat rebound saat berita pencopotan Purbaya muncul, dari penurunan dalam menjadi hampir stabil di akhir sesi Senin.
Namun keesokan harinya pasar kembali terkoreksi cukup dalam.
Pasar seolah menilai bahwa hanya orangnya yang berganti, arah kebijakan tidak berbeda.
Menurut Ferry, APBN saat ini sudah terlalu tertarik.
Satu-satunya jalan perbaikan adalah memangkas dan mengevaluasi ulang program prioritas Presiden, termasuk MBG dan KDMP.
Jika Suahasil berani mengambil langkah itu, pasar diperkirakan akan rebound dan kepercayaan investor kembali.
Peringkat kredit Indonesia pun berpeluang tetap dijaga lembaga pemeringkat internasional.
Sebaliknya, jika program yang menghabiskan anggaran besar tidak dihentikan, persoalan fiskal akan terus berlanjut.
Ferry menekankan bahwa keberanian untuk mengatakan tidak kepada Presiden mengenai program-program tersebut menjadi kunci utama bagi Menteri Keuangan baru.
Tanpa keberanian itu, pergantian pejabat hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi perbaikan.
Kondisi fiskal yang ketat menuntut pilihan yang tegas agar ruang anggaran tidak semakin sempit dan stabilitas ekonomi tetap terjaga ke depan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
