Repelita Jakarta - Keadaan fiskal nasional serta perombakan kursi kepemimpinan Kementerian Keuangan menjadi sorotan tajam di tengah dinamika ekonomi tanah air yang sedang berjalan saat ini.
Topik hangat tersebut dibahas secara mendalam dalam obrolan bersama Bhima Yudhistira Adhinegara melalui kanal YouTube CERITA UNTUNGS.
ADVERTISEMENT
Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan bahwa pengusaha kecil kerap menghadapi tekanan berat terkait kewajiban perpajakan yang dibebankan kepada mereka.
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai aturan hukum mengenai pidana pajak bisa berujung pada ancaman penahanan badan layaknya pelaku kriminal.
Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan, "Jadi kalau ada orang misalkan dia enggak sanggup bayar pajak gitu ya kalau dikasih waktu misalnya 3 bulan lunasin deh kurang bayar pajaknya dia enggak bisa juga tahan badan ditahan kayak kriminal gitu iya memang pidana pajak begitu."
Kondisi tersebut dinilai kurang adil karena para pelaku usaha merintis bisnis dengan modal mandiri dan menghadapi risiko kerugian yang harus ditanggung sendiri.
Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, "Kadang-kadang merintis tu modalnya berat modal sendiri usaha belum tentu untung gitu kan ngiklanin sendiri terus bagaimana cara membuat bisnisnya jalan butuh effort dengan biaya juga supaya bisa untung pas untung dimintain tapi kalau rugi enggak ikutan nanggung."
Persoalan rasio pajak seharusnya diselesaikan dengan cara memperbesar kue ekonomi terlebih dahulu alih-alih menjadikan pajak sebagai instrumen utama pendapatan negara.
Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat bahwa sektor usaha mikro, kecil, dan menengah semestinya diberi kesempatan untuk berputar dan berkembang matang sebelum dikenakan pungutan pajak.
Bhima Yudhistira Adhinegara menuturkan, "Berarti pengusaha terutama UMKM harusnya dibiarin dulu Mas jadi dibiarkan dia berputar dengan telur emasnya ini biar pecah dulu nih jadi angsa yang cantik nih baru setelah itu disembelih angsanya."
Kebijakan penarikan pajak di Indonesia dikritik karena menyasar berbagai lapisan masyarakat termasuk golongan tidak mampu melalui penerapan pajak pertambahan nilai pada barang konsumsi.
Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, "Orang yang enggak punya kerjaan itu dipajakin pakai apa PPN pajak pertambahan nilai dia memang enggak bayar pajak penghasilan dari gaji tapi makanannya bajunya semuanya kena PPN enggak ada pengecualian."
Pergantian posisi menteri keuangan memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah kebijakan ekonomi serta tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah ke depan.
Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan agar pemegang jabatan strategis di bidang keuangan memiliki keberanian untuk menolak program ambisius yang berpotensi merugikan masyarakat.
Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, "Satu Pak ini enggak saatnya Bapak menjadi mindfulness tapi harus lebih berani untuk bilang enggak pada program-program ambisius presiden kalau itu merugikan kepentingan pembayar pajak kepentingan kelas menengah masyarakat."
Editor: 91224 R-ID Elok
