Repelita Jakarta - Perkara hukum mengenai tindakan intersepsi ilegal terhadap saluran telekomunikasi Kepala Negara Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran perwira tinggi kepolisian memicu perdebatan sengit seputar friksi elite di internal pemerintahan.
ADVERTISEMENT
Langkah penegakan hukum tata negara berskala masif tersebut diproyeksikan bakal mengubah konstelasi serta peta kekuatan politik nasional dalam beberapa waktu ke depan.
Dinamika perebutan pengaruh ketatanegaraan di lingkungan pusat kekuasaan ditengarai menjadi latar belakang utama mencuatnya skandal peretasan data komunikasi rahasia ini.
Pernyataan analisis mendalam mengenai situasi konflik antarelite kekuasaan tersebut disampaikan oleh seorang peneliti eksekutif pada hari Rabu, 4 November 2026.
"Berita ini mengagetkan kita semua dan reminding kita tentang pertarungan politik yang tengah terjadi antara dua kubu, yakni kubu Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo, dengan kubu Prabowo (Geng Hambalang). Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto,” tutur Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menjelaskan ketegangan politik yang terjadi pascapenahanan mantan pimpinan kepolisian tersebut.
Ali Noer Zaman menambahkan bahwa tanda-tanda pergeseran dominasi faksi politik luar ruang itu sebetulnya sudah mulai terbaca dari kebijakan reposisi hingga pencopotan fungsional sejumlah pejabat strategis yang dikenal memiliki kedekatan khusus dengan eks kepala negara terdahulu.
Ia memprediksi restrukturisasi konfigurasi kepemimpinan nasional ini akan memicu reaksi balasan yang cukup signifikan dari gerbong kekuatan faksi Solo demi mempertahankan posisi tawar politik mereka di masa mendatang.
"Secara normatif kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan,” ulas Ali Noer Zaman memperkirakan dinamika pergerakan politik di balik layar.
Meskipun menyadari adanya benturan kepentingan yang kian meruncing di tingkat elite birokrasi, dirinya mengharapkan gejolak internal tersebut tidak sampai mengorbankan iklim kondusif di tengah masyarakat awam.
"Sebagai warga negara, kita berharap agar pertarungan politik tersebut tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat,” pungkas Ali Noer Zaman mengakhiri pandangannya seputar stabilitas nasional.
Sebelumnya, jajaran penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi merilis penetapan status hukum pidana terhadap tiga figur kepolisian pada hari Selasa, 3 November 2026.
Tiga personel yang terseret skandal siber nasional tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan bahwa perwira tinggi bintang dua lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi sejauh ini masih diposisikan dalam kapasitasnya sebagai saksi perkara.
“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin saat memimpin jalannya konferensi pers di hadapan awak media di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada hari Selasa malam, 3 November 2026.
Jajaran tim khusus menguraikan bahwa praktik pembajakan server data telekomunikasi tersebut berjalan di luar prosedur kedinasan fungsional Korps Bhayangkara sepanjang kurun waktu tahun 2025 hingga bulan Oktober 2026.
Pasca-pembacaan status hukum pidana dalam gelar perkara, para tersangka langsung dipindahkan menuju Rumah Tahanan Mabes Polri demi kelancaran proses penyidikan hukum pidana ketatanegaraan lebih lanjut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
