Repelita Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah pelajar di kawasan Papua untuk menyampaikan tuntutan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Kegiatan demonstrasi tersebut dilaksanakan secara serentak di beberapa wilayah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 yang lalu.
ADVERTISEMENT
Massa pengunjuk rasa yang tergabung dalam wadah Solidaritas Pelajar West Papua mendesak pemerintah agar menghentikan program tersebut dan lebih memfokuskan anggaran untuk pendidikan.
Salah satu titik lokasi aksi unjuk rasa tersebut terpantau berlangsung di wilayah Kabupaten Jayapura, Papua, dengan melibatkan pelajar tingkat menengah.
Berdasarkan laporan pendampingan hukum yang dirilis oleh Lembaga Bantuan Hukum Papua, aksi di daerah tersebut diikuti oleh pelajar dari berbagai sekolah menengah pertama dan atas.
Beberapa institusi pendidikan yang tercatat ikut serta dalam aksi meliputi Sekolah Menengah Atas YPPGI Sentani, Sekolah Menengah Atas Koinonia, serta Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sentani.
Selain itu, perwakilan pelajar dari Sekolah Menengah Atas YPKP, Sekolah Menengah Atas Haleluya, dan Sekolah Menengah Atas Penerbangan turut bergabung dalam barisan massa.
Dalam pelaksanaan aksi di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura tersebut, para pelajar secara tegas menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pembagian makanan bergizi.
Mereka juga membawa seruan agar pemerintah pusat maupun daerah lebih memprioritaskan penyediaan layanan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak di tanah Papua.
Kendati demikian, jalannya aksi unjuk rasa di kawasan Sentani tersebut sempat diwarnai dengan tindakan pengamanan ketat terhadap sejumlah peserta didik.
Pihak Lembaga Bantuan Hukum Papua menyebutkan bahwa aparat keamanan mengamankan sekitar seratus empat puluh pelajar di sekitar kawasan Pos 7 Sentani.
Seluruh pelajar yang sempat diamankan tersebut kemudian dibawa menuju ke kantor Kepolisian Sektor Sentani Kota untuk dilakukan pendataan lebih lanjut.
Di sisi lain, pihak Kepolisian Resor Jayapura menyampaikan data jumlah pelajar yang berbeda dari laporan pihak lembaga bantuan hukum tersebut.
Kepala Kepolisian Resor Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Dionisius V.D.P. Helan menyatakan bahwa terdapat tujuh puluh delapan pelajar yang diamankan saat hendak mengikuti aksi.
Pihak kepolisian berdalih bahwa langkah pengamanan tersebut diambil karena aksi unjuk rasa para pelajar itu berlangsung pada saat jam kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Setelah didata oleh petugas kepolisian di kantor polsek, para pelajar yang terjaring razia tersebut langsung dipulangkan kembali kepada pihak sekolah maupun orang tua masing-masing.
Aksi penolakan terhadap program makanan bergizi gratis ini ternyata tidak hanya terpusat di wilayah Jayapura saja, melainkan meluas ke daerah lainnya.
Para pelajar di Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang tergabung dalam aliansi yang sama juga mendatangi langsung kantor Dinas Pendidikan setempat.
Kedatangan rombongan pelajar ke kantor dinas tersebut bertujuan untuk menuntut penghentian program makanan bergizi serta mendesak penerapan pendidikan gratis.
Massa aksi di Nabire tersebut dikabarkan datang dengan membawa aspirasi yang mewakili suara pelajar dari delapan kabupaten di wilayah Papua Tengah.
Sementara itu, aksi serupa juga dilangsungkan oleh kelompok pelajar di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, dengan mendatangi gedung DPRD setempat.
Di hadapan gedung wakil rakyat tersebut, massa mendesak pemerintah agar mengalokasikan anggaran negara secara lebih besar untuk sektor pendidikan gratis.
Para pelajar menuntut agar anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk program makanan bergizi dikembalikan sepenuhnya demi kepentingan dunia pendidikan.
Kedatangan massa di Wamena tersebut akhirnya diterima secara langsung oleh Ketua DPRD Papua Pegunungan, Yos Elopere, untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Pihak kepolisian mencatat bahwa jalannya aksi unjuk rasa di Wamena berlangsung dalam kondisi aman dan tertib dengan kawalan ratusan personel pengamanan.
Secara keseluruhan, rangkaian aksi protes yang digelar para pelajar Papua pada pertengahan September 2026 ini merangkum delapan poin tuntutan utama.
Poin pertama dari tuntutan tersebut meminta agar program makanan bergizi dihentikan dan meminta Presiden Prabowo mengevaluasi serta memfokuskan anggaran untuk pembiayaan siswa.
Poin kedua mendesak pengungkapan pelaku serta pengusutan tuntas aktor di balik kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di Depapre, Kabupaten Jayapura.
Poin ketiga menuntut pengembalian anggaran pendidikan serta penekanan pada hak-hak dasar pelajar dan mahasiswa di wilayah Papua Tengah.
Poin keempat secara tegas menyerukan agar pembangunan fasilitas dapur program makanan bergizi di seluruh tanah Papua segera dihentikan.
Poin kelima meminta penghentian pemaksaan pembagian makanan bergizi di sekolah serta penolakan pelibatan unsur militer dalam program tersebut di daerah konflik.
Poin keenam mendesak diakhirinya segala bentuk militerisasi yang menyasar lingkungan lembaga pendidikan sekolah di tanah Papua.
Poin ketujuh menuntut penghentian tindakan teror serta intimidasi secara langsung kepada para siswa yang menolak program tersebut secara individu.
Poin kedelapan mendesak pemerintah agar segera menetapkan peristiwa keracunan akibat program makanan bergizi sebagai status bencana kesehatan nasional. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
