Repelita Jakarta - Dinamika pencopotan menteri keuangan dalam susunan kabinet pemerintahan yang baru kini memicu sorotan tajam serta keprihatinan mendalam dari pengamat kebijakan publik.
Langkah perombakan posisi strategis tersebut dinilai dilakukan secara sepihak dan mendadak oleh pihak otoritas kepresidenan.
ADVERTISEMENT
Informasi mengenai evaluasi tata kelola keuangan negara ini ditayangkan pada Kamis, 17 September 2026 melalui unggahan video oleh kanal YouTube BITV.
Dalam tayangan tersebut, seorang pengamat ekonomi senior menguliti motif tersembunyi di balik pemberhentian sang pejabat finansial utama.
Ir. Marwan selaku narasumber menjelaskan bahwa proses pergantian kepemimpinan fiskal ini terkesan kurang patut secara etika birokrasi negara.
Menurutnya, keputusan pemberhentian justru diberikan di saat sang menteri tengah fokus menjalankan tugas kedinasan.
Dampak dari kebijakan perombakan ini diprediksi akan mengubah arah proteksi anggaran belanja yang selama ini berpihak pada kesejahteraan masyarakat sipil.
"ee sebelum itu saya jawab saya ingin mengomentari cara mengganti atau memecat Purbaya itu ya rasanya kok jadi tidak sopan benar gitu," ujar Ir. Marwan menyoroti proses pencopotan yang mendadak.
Ia menilai mengapa orang yang sedang bekerja ditelepon lalu diminta bersiap untuk pelantikan menteri keuangan yang baru.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa perombakan itu telah direncanakan sebelumnya, tetapi pihak yang bersangkutan sama sekali tidak diberi tahu sejak awal.
Pemberitahuan baru disampaikan secara mendadak ketika yang bersangkutan sedang bertugas menghadiri acara di DPD, sehingga dinilai sangat disayangkan.
Meskipun demikian, ia menyampaikan perlunya memberikan dukungan moril kepada Purbaya agar tidak perlu merasa berkecil hati menghadapi situasi tersebut.
Sikap Purbaya hingga menjelang diganti dinilai mencerminkan keberpihakan yang kuat kepada kepentingan negara, rakyat, serta anggaran pendapatan dan belanja negara.
Kepentingan tersebut dianggap berbenturan dengan berbagai agenda tersembunyi dari pihak presiden, oligarki, maupun kelompok tertentu yang berkeinginan menggantinya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Purbaya tidak perlu merasa kecil hati ataupun terhina, melainkan harus merasa bangga atas perjuangannya.
Segala hal yang diperjuangkan oleh Purbaya merupakan ikhtiar terbaik demi kebaikan negara, kesejahteraan rakyat, serta kesehatan anggaran negara.
Lebih lanjut, ia mengupas berbagai persoalan mendasar, termasuk masalah keuntungan Danantara yang berencana dimasukkan ke dalam pos anggaran pendapatan negara.
Sebelum polemik itu muncul, terdapat pula permasalahan pelunasan pokok serta cicilan utang luar negeri kepada Tiongkok untuk proyek kereta cepat Whoosh.
Pembayaran cicilan utang tersebut dirancang berlangsung setiap tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang mencapai delapan puluh tahun lamanya.
Komentar serta sikap kritis Purbaya terhadap persoalan itu mencerminkan kekecewaan mendalam atas beban finansial yang harus ditanggung negara.
Ia mempertanyakan alasan negara harus menanggung kewajiban pembayaran selama puluhan tahun untuk proyek yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hal tersebut dikarenakan proyek infrastruktur tersebut sejak awal sarat dengan dugaan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme yang begitu kental.
Meskipun pada awalnya rezim pemerintahan Presiden Jokowi mengklaim proyek tersebut murni skema bisnis swasta, faktanya justru dialihkan menjadi beban negara.
Indikasi praktik kolusi dan korupsi pada proyek tersebut terlihat nyata dari penawaran pinjaman atau loan yang diambil oleh pemerintah.
Tawaran pinjaman dari pihak Jepang sebenarnya mengenakan suku bunga yang sangat rendah yaitu sekitar nol koma satu persen per tahun.
Namun, pemerintah justru memilih pinjaman dari pihak Tiongkok yang mengenakan suku bunga dua persen atau dua puluh kali lipat lebih tinggi.
Akibat pengambilan opsi pinjaman berbunga tinggi tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar tujuh puluh triliun rupiah.
Indikator lain yang sangat mudah dicermati adalah rata-rata biaya pembangunan proyek Whoosh di Indonesia yang mencapai lima puluh dua juta dolar per kilometer.
Padahal, berdasarkan perbandingan di Tiongkok maupun kawasan Timur Tengah, biaya pembangunan serupa hanya berkisar antara tujuh belas hingga delapan belas juta dolar.
Sekalipun terdapat upaya penggelembungan anggaran atau mark up, nilainya dinilai tidak sepatutnya mencapai hingga tiga kali lipat.
Secara keseluruhan, proyek infrastruktur tersebut menyimpan segambreng permasalahan pelik yang berdampak buruk pada keuangan jangka panjang.
Pernyataan keras yang disampaikan oleh Purbaya merupakan bentuk protes moral bahwa beban semacam itu tidak layak dibebankan kepada anggaran negara.
Di sisi lain, Purbaya juga dihadapkan pada tuntutan untuk mencari sumber penerimaan negara secara maksimal demi menambal defisit anggaran.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengamankan dana sebesar seratus dua puluh triliun rupiah dari Danantara untuk menopang program pemerintah.
Dana tersebut dibutuhkan karena sebagian besar anggaran tersedot untuk membiayai berbagai program unggulan presiden yang membutuhkan alokasi masif.
Program-program prioritas tersebut meliputi Makan Berges Gizi atau MBG, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, hingga pengadaan alat utama sistem senjata.
Alokasi anggaran untuk sektor persenjataan militer saja dilaporkan mencapai kisaran angka tiga ratus empat puluh triliun rupiah.
Kondisi tersebut semakin pelik di tengah situasi perekonomian nasional yang sedang mengalami tekanan serta rasio utang terhadap produk domestik bruto mendekati batas tiga persen.
Belanja negara untuk program MBG dan KDMP terbukti telah menyedot sekitar dua ratus empat puluh triliun rupiah dari dana transfer ke daerah.
Akibat pemotongan dana transfer tersebut, hampir seluruh kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur melayangkan protes keras.
Dana perimbangan yang biasanya diterima setiap tahun sekitar sembilan ratus triliun rupiah merosot tajam menjadi hanya sekitar enam ratus delapan puluh triliun rupiah.
Penurunan alokasi dana transfer yang sangat drastis itu membuat kondisi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di berbagai wilayah mengalami lumpuh total.
Kebijakan-kebijakan yang dieksekusi oleh Purbaya selama ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelamatkan serta menopang pelaksanaan program-program strategis pemerintahan.
Namun, ketika persoalan dana Danantara mencuat sebagai salah satu sumber sengketa, ia dinilai sudah berada dalam posisi putus asa menghadapi situasi fiskal.
Kondisi anggaran negara dinilai sudah sangat bermasalah, sehingga penambahan utang baru justru akan melanggar ambang batas ketentuan undang-undang.
Ia berupaya keras melindungi kepentingan program prioritas kepala negara, namun ironisnya justru diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.
Masyarakat yang memahami persoalan ekonomi secara objektif tentu dapat memaklumi bahwa akar permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada kinerja Purbaya.
Pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan tersebut adalah lingkaran kekuasaan di sekitar istana serta kelompok oligarki yang berkepentingan.
Kelompok-kelompok tertentu berupaya keras menyingkirkan Purbaya karena langkah pembersihan yang dilakukannya pada sektor internal perpajakan serta bea cukai mengusik kenyamanan mereka.
Prospek kebijakan keuangan ke depan diprediksi akan diwarnai oleh tantangan berat terkait kemampuan negara menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran.
Besarnya porsi belanja negara yang tidak prioritas berpotensi memicu lonjakan beban utang jika tidak segera dilakukan rasionalisasi secara menyeluruh.
Tekanan fiskal yang semakin melebar membuka peluang besar bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan melalui instrumen penyesuaian tarif pajak baru.
Selama menjabat, Purbaya dikenal menolak untuk menaikkan beban pajak karena menyadari kondisi ekonomi masyarakat yang sudah sangat tercekik penderitaan.
Ujung dari arah kebijakan ekonomi nasional kini bergantung sepenuhnya pada komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan evaluasi total terhadap ambisi program.
Langkah rasionalisasi anggaran serta pengurangan program yang tidak mendesak menjadi kunci utama untuk menyelamatkan stabilitas keuangan negara dari jurang kehancuran.
Latar belakang ketegangan regulasi ini dikabarkan berkaitan erat dengan upaya pembenahan internal pada sektor retribusi dan kepabeanan negara.
Dengan pergantian figur kepemimpinan baru, kalangan pelaku ekonomi kini mewaspadai adanya potensi penyesuaian instrumen pajak guna menutupi defisit anggaran pembangunan yang semakin melebar.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
