Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digencarkan pemerintah ternyata tidak sepenuhnya berjalan mulus di ruang publik digital.
Meskipun mencatatkan tingkat dukungan mencapai 76,5 persen di portal berita online, api kritik justru terus membara di berbagai platform media sosial.
ADVERTISEMENT
Fenomena ini diperparah oleh mekanisme ekonomi atensi di Indonesia, di mana narasi negatif memiliki kecepatan rambat lebih tinggi dan efek destruktif yang lebih besar.
Mahasiswa Magister Media dan Komunikasi Universitas Pancasila sekaligus praktisi komunikasi strategis, Agung Rizali, mengungkapkan data mengejutkan dari hasil pemantauan Drone Emprit pada Februari 2026.
Berdasarkan data tersebut, angka sentimen negatif terhadap program MBG di media sosial mencapai 85,6 persen, sebuah angka yang sangat mengkhawatirkan.
"Jika menilik ke belakang, pada tahun 2025, krisis komunikasi MBG bersifat teoretis dan administratif, berputar pada isu efisiensi anggaran dan perubahan nomenklatur," kata Agung dalam pernyataannya pada Jumat (8/5/2026).
"Namun, saat memasuki fase implementasi di tahun 2026, krisis bergeser menjadi sangat praktis dan menyentuh kecemasan fundamental publik: ketakutan akan korupsi (bancakan) dan keselamatan fisik (keracunan)," imbuhnya.
Program MBG kini dilaporkan tengah terperangkap dalam kondisi yang disebut sebagai disonansi persepsi, di mana kebijakan dianggap berhasil di satu sisi namun gagal di sisi lain.
Menurut analisis Agung, pemerintah tidak bisa menggunakan pendekatan tunggal dalam menangani berbagai jenis masalah yang muncul.
Secara teoretis, kasus keracunan makanan sering dikategorikan sebagai krisis kecelakaan, namun hal ini bisa berubah jika insiden terjadi berulang kali.
"Setiap insiden di lapangan akan langsung dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam mengawasi vendor, yang menempatkan pemerintah pada posisi sulit untuk membela diri," ujarnya.
Sementara itu, ancaman paling mematikan bagi reputasi MBG adalah persepsi korupsi yang menurut kerangka komunikasi krisis menempati kategori tanggung jawab tertinggi.
Data Drone Emprit dari tahun 2025 hingga 2026 secara konsisten memperlihatkan bahwa kekhawatiran terbesar publik adalah potensi bancakan oleh para elite politik.
Mengapa terjadi jurang persepsi yang begitu lebar antara berita online yang cenderung positif dengan media sosial yang didominasi sentimen negatif?
Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori amplifikasi risiko di mana media online didominasi narasi makro-ekonomi yang terkelola rapi oleh gatekeeper informasi.
Sementara itu, media sosial berfungsi layaknya mikroskop yang menyoroti persoalan personal dan emosional masyarakat secara lebih mendalam.
"Isu kecil di satu sekolah bisa menjadi tsunami narasi negatif secara nasional dalam hitungan jam," ungkap Agung.
"Jurang persepsi ini membuktikan bahwa strategi komunikasi pemerintah masih terjebak pada metode lama yang satu arah, sementara publik di media sosial menuntut akuntabilitas yang radikal dan interaktif," tambahnya.
Untuk menjawab skeptisisme masif di media sosial, pemerintah harus meninggalkan gaya komunikasi defensif yang hanya mengandalkan bantahan verbal.
Pemerintah perlu menghadirkan bukti digital yang tak terbantahkan melalui dashboard monitoring MBG yang dapat diakses oleh publik.
"Menunjukkan bahwa setiap butir beras dan setiap rupiah dapat dilacak alirannya adalah satu-satunya cara untuk membunuh narasi bancakan," tegas Agung.
"Tindakan perbaikan sistem jauh lebih berharga daripada seribu siaran pers pembelaan diri," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa komunikasi krisis di era digital tidak lagi mengenal siklus berita 24 jam seperti masa lalu.
Saat ini, golden hour komunikasi krisis hanya berlangsung antara 15 hingga 30 menit pertama sejak isu negatif meledak di media sosial.
"Kegagalan merespons dalam jendela waktu sempit ini akan memberikan ruang bagi spekulasi, disinformasi, dan teori konspirasi untuk mengisi kekosongan informasi (information vacuum)," pungkas Agung Rizali.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah disarankan memiliki protokol krisis dengan tiga level eskalasi yang terintegrasi sistem pemantauan data.
Mulai dari level hijau untuk isu minor lokal, level kuning untuk tren negatif sistemik, hingga level merah untuk krisis akut berskala nasional.
Dalam kondisi krisis akut, hanya satu juru bicara nasional yang diperkenankan bicara untuk menghindari disonansi pesan di tengah publik.
"Protokol ini menuntut adanya pusat komando digital yang berfungsi sebagai satu-satunya sumber kebenaran (single source of truth)," bebernya.
"Ketidakkonsistenan pernyataan antara pejabat pusat dan daerah adalah bahan bakar utama bagi lonjakan sentimen negatif 85,6% di media sosial," imbuhnya.
Agung juga menyoroti pentingnya keterlibatan pihak ketiga yang kredibel sebagai bantalan saat krisis melanda institusi pemerintah.
Kolaborasi dengan universitas, asosiasi ahli gizi, dan lembaga audit independen dinilai dapat meningkatkan kepercayaan publik dibanding pernyataan resmi pemerintah.
"Kemitraan inilah yang akan meredam eskalasi negatif dan menjaga agar mandat kepercayaan publik yang sudah ada tidak tergerus oleh badai di media sosial," katanya.
Pada akhirnya, manajemen krisis MBG membutuhkan keberanian untuk mengedepankan akuntabilitas daripada upaya defensif menyembunyikan kekurangan.
"Pada akhirnya, keterbukaan adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada publik, dan melalui kepercayaan yang terjaga itulah, gizi batin bangsa akan terpenuhi seiring dengan terpenuhinya gizi fisik generasi masa depan," pungkas Agung Rizali mengakhiri pernyataannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
