Repelita [Jakarta] - Wacana pengusungan pasangan calon untuk Pemilihan Presiden 2029 yang memunculkan potensi duet Anies Baswedan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memicu penolakan tegas dari pegiat sosial Geisz Khalifah.
Sahabat dekat Anies tersebut menyatakan ketidaksetujuannya jika kedua tokoh politik tersebut harus disatukan dalam satu entitas kepemimpinan nasional.
ADVERTISEMENT
Landasan dukungan politik yang ia berikan selama ini dinilai murni berdiri di atas keselarasan gagasan serta nilai etika perjuangan.
Geisz menegaskan kompromi politik tidak sepatutnya mengorbankan norma dasar hanya demi mengamankan tahta kekuasaan semata.
Ia mengungkapkan pandangan personalnya mengenai batasan kelayakan figur yang cocok dipasangkan bersama Anies dalam ajang kontestasi mendatang.
"Semua orang cocok sama Anies kecuali Gibran. Kecuali Gibran," ujar Geisz, dikutip fajar.co.id, Jumat (14/8/2026).
Sikap keras tersebut dilatarbelakangi oleh rekam jejak dinamika putusan lembaga peradilan konstitusi yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
"Dibuat sayang gak cocok aja gitu, ya gimana Anies intelektual bersih terus didampingi sama anak haram konstitusi," katanya.
Penerimaan terhadap skenario politik tersebut dinilai bakal merusak kredibilitas perjuangan moral yang dibangun sejak awal.
"Itu sama aja kita merusak diri kita sendiri. Menutup mata untuk sebuah ketidakbenaran demi kekuasaan," tegasnya.
Komitmen pendorong gerakan politik Anies ditegaskan tidak didasari pada kepentingan materiil maupun pembagian keuntungan perorangan.
"Yah gak usah berteman sama gua, kan kita dukung Anies itu dengan, apa, kalau bahasa hiperbolanya segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga," Geisz menuturkan.
Langkah politik Anies yang dinilai menyimpang dari prinsip moral awal dipastikan akan memicu keretakan dukungan darinya.
"Karena apa? karena visi, karena nilai. Lalu tiba-tiba dia lompat dari itu demi kekuasaan, ya jalan sendiri aja sana, ngapain sih temennin?," tambahnya.
Aturan mengenai etika kepemimpinan dianggap sebagai batas mutlak yang tidak dapat ditawar melalui negosiasi politik praktis.
"Ya jelas dong, kan MK 90 kan cacat fundamental itu," ucap Geisz.
Dinamika benturan kepentingan dalam arena politik dinilai memang membutuhkan konsensus namun tetap berada pada koridor tertentu.
"Terus karena politik, politik adalah konflik dan konsensius, kita harus lihat komprominya, konsensiusnya," terangnya.
Penyelesaian perbedaan pandangan dalam ruang publik diakui wajar sejauh tidak menyentuh akar etika dan kepatutan dasar.
"It's okay dalam hal-hal yang tidak prinsipil. Kalau sudah masalah etik, dia melanggar yang dikatakan sendiri," tegasnya.
Kedekatan emosional personal dipastikan tidak akan membutakan sikap kritisnya apabila garis gagasan dasar telah dilanggar.
"Kan begitu. Orang boleh ngomong Geisz Khalifah loyalisnya, iya. Dalam konteks gagasan, kalau dia melewati dari gagasannya?," imbuhnya.
Ia memilih menarik diri dari lingkaran pertemanan politik apabila arah perjuangan mengalami pergeseran dari prinsip mula.
"Saya tidak bisa mengkritik teman. Paling tidak, saya diam. Saya tinggalin," bebernya.
Keterlibatan aktif dalam ruang sipil ditegaskan murni untuk cita-cita pembangunan bangsa tanpa pamrih finansial.
"Buat apa? Kan kita gak nyari duit di politik. Kita ikut terlibat karena kita merasa bahwa ada sesuatu yang baik untuk bangsa ini," kuncinya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
