Repelita Jakarta - Pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menargetkan Kepala Negara serta melibatkan perwira tinggi kepolisian kini berfokus penuh pada pengungkapan motif utama di balik aksi kejahatan tersebut.
Proses penyelidikan yang dilakukan tim penyidik terus bergerak cepat guna mendalami tujuan mendasar dari aksi perantasan jaringan komunikasi pejabat tinggi negara ini.
ADVERTISEMENT
Hingga Senin 9 November 2026, gambaran perihal arah pengusutan perkara semakin mengemuka seiring dengan munculnya ragam fakta baru di tengah masyarakat.
Indikasi Upaya Melumpuhkan Pemerintahan Presiden Prabowo
Salah satu penjelas penting mengenai perkembangan kasus ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat berada di Banda Aceh pada Rabu 4 November 2026.
Yusril Ihza Mahendra mengutarakan adanya indikasi awal perihal upaya melumpuhkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan secara optimal.
Meskipun demikian, dirinya menggarisbawahi bahwa temuan tersebut masih berstatus kesimpulan sementara dan belum bersifat final dalam proses penyidikan.
Pihak penyidik ditegaskan masih bekerja intensif untuk mengurai motif sebenarnya dari perantasan data yang menyasar Presiden dan sejumlah tokoh penting lainnya.
Klarifikasi Penjelasan Mengenai Indikasi Makar
Penjelasan lebih rinci disampaikan Yusril Ihza Mahendra agar temuan indikasi tersebut tidak menimbulkan kekeliruan interpretasi di publik.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa indikasi yang sedang didalami sama sekali tidak mengarah pada skenario fisik berupa pembunuhan terhadap Kepala Negara.
Fokus pendalaman aparat penegak hukum lebih diarahkan pada potensi gangguan yang bertujuan melumpuhkan jalannya roda kekuasaan pemerintahan.
Ia juga menekankan bahwa dugaan tindakan makar wajib dibuktikan secara riil di hadapan majelis hakim dan belum bisa disimpulkan secara sepihak saat ini.
Dalam tahap awal peradilan, para tersangka resmi dijerat dengan sanksi pidana terkait penyadapan ilegal, akses sistem tanpa izin, serta penghapusan berkas data elektronik.
Penjelasan Keterlibatan Oknum dan Motif Pribadi
Di sisi lain, Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri memberikan penjelasan perihal keterlibatan deretan perwira tinggi dalam kasus ini pada Selasa 3 November 2026.
Komjen Pol Asep Edi Suheri menyatakan bahwa perbuatan para tersangka didasarkan atas dorongan motif pribadi dari masing-masing oknum.
Ia menegaskan bahwa tindakan pidana tersebut sepenuhnya merupakan perbuatan individu dan bukan merupakan bagian dari kebijakan kelembagaan Polri.
Penjelasan motif pribadi tersebut menjadi salah satu acuan penting bagi penyidik, meski perincian manfaat data sadapan tersebut masih terus didalami.
Modus Operandi Perantasan Sistem LIMS
Berdasarkan pemaparan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, aksi penyadapan tanpa izin tersebut ditengarai telah berlangsung sejak rentang tahun 2025 hingga 2026.
Modus yang digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System secara ilegal tanpa proses verifikasi yang sah.
Tindakan perantasan tersebut dipastikan tidak berhubungan dengan tugas penyelidikan maupun penyidikan hukum resmi.
Bareskrim Polri juga menemukan indikasi penghapusan dokumen hasil sadapan pada sistem komputer LIMS yang diperkirakan terjadi pada bulan Oktober 2026.
Insiden tersebut dilaporkan oleh petugas internal hingga diterbitkan laporan polisi resmi pada tanggal 30 Oktober 2026.
Sasaran perantasan data tidak hanya dialami Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjangkau deretan pejabat negara, politisi, insan media, ormas, LSM, hingga kalangan pengusaha.
Daftar Tersangka dan Agenda Rapat Kerja DPR
Hingga saat ini, penetapan status tersangka telah dijatuhkan kepada empat jenderal polisi, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat atas dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, akses sistem tanpa hak, serta penghapusan data dokumen elektronik secara tidak sah.
Pihak penyidik Bareskrim Polri terus memburu pihak yang memberikan instruksi utama serta pihak yang memanfaatkan hasil sadapan data tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa seluruh indikasi, termasuk dugaan unsur makar, akan ditelusuri secara tuntas oleh tim penyidik pada Senin 9 November 2026.
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan bakal menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis 12 November 2026 untuk mengusut tuntas motif serta aktor di balik kasus ini.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
