Repelita Jakarta - Keberadaan Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mendadak menjadi sorotan publik dan dikabarkan hilang setelah namanya terseret pusaran kasus suap.
Skandal rasuah pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Agung Tbk tersebut telah membongkar aliran dana fantastis serta menetapkan delapan orang tersangka oleh lembaga antirasuah.
ADVERTISEMENT
Hingga hari Jumat 18 September 2026, batang hidung sang menteri sama sekali tidak kelihatan di publik pasca operasi tangkap tangan yang menyasar orang-orang dekatnya.
Bahkan, ketidakhadiran Nusron tercatat sudah berlangsung selama dua hari berturut-turut ketika instansi kementeriannya harus menghadiri agenda rapat penting di gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
Rapat pembahasan pengelolaan aset daerah pada hari Selasa 15 September 2026 di Komisi II DPR terpaksa hanya diwakilkan kepada Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan.
Situasi serupa kembali terulang pada agenda rapat lanjutan keesokan harinya di hari Rabu 16 September 2026 yang juga harus ditinggalkan tanpa kehadiran sang menteri utama.
Meski demikian, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan berdalih bahwa absennya Nusron disebabkan oleh adanya agenda kedinasan lain yang sudah terjadwal sebelumnya secara ketat.
Saya hadir di sini kemarin mewakili.
Tentunya itu adalah penugasan dari beliau sebagai Menteri ATR/BPN, kata Ossy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 September 2026.
Lebih lanjut, Ossy mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara persis posisi keberadaan atasannya lantaran harus melakukan pengecekan langsung kepada pihak sekretariat menteri.
Kendati demikian, ia memastikan secara tegas bahwa ketidakhadiran pimpinannya dalam forum rapat kenegaraan tersebut sama sekali bukan dikarenakan faktor kesehatan yang terganggu.
Tidak, ujar Ossy memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi oleh awak media terkait kondisi kesehatan sang menteri di gedung parlemen.
Di sisi lain, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bergerak cepat dengan mendatangi serta menggeledah kantor Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja pada hari Kamis 17 September 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa tindakan hukum tersebut diambil guna mengumpulkan tambahan alat bukti yang memperkuat proses penyidikan kasus suap HGB.
Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini, kata Budi dalam keterangan tertulisnya.
Sejumlah penyidik terlihat mendatangi ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN bernama Lampri yang kini juga telah berstatus sebagai tersangka.
Saat kegiatan penggeledahan berlangsung di lingkungan kementerian, seorang pegawai internal yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa sang menteri tidak tampak masuk kantor.
Sementara itu, kondisi kediaman pribadi Nusron Wahid yang terletak di Desa Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terpantau sepi dari aktivitas mencolok pada hari Kamis 17 September 2026.
Sejumlah warga sekitar menuturkan bahwa sang menteri sempat terlihat pulang ke rumah tersebut pada hari Sabtu malam untuk mengikuti kegiatan pengajian rutin selapanan warga.
Kemarin kalau tidak keliru Sabtu malam Minggu beliau pulang karena kan ada pengajian selapanan, biasanya beliau pulang, ujar seorang warga setempat menceritakan kepulangan sang menteri.
Warga tersebut menambahkan bahwa sebuah mobil berpengecatan khusus tampak meninggalkan halaman rumah dengan pengawalan ketat petugas kepolisian pada keesokan harinya pukul sembilan pagi.
Meskipun demikian, situasi di sekitar lingkungan tempat tinggal tersebut terpantau berjalan normal seperti biasa tanpa ada tanda-tanda penjagaan berlebihan pasca operasi senyap KPK.
Pusaran kasus dugaan suap perizinan lahan ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim penyidik pada hari Senin 14 September 2026 di wilayah Jabodetabek.
Dari operasi senyap tersebut, penyidik berhasil mengamankan barang bukti uang tunai dengan jumlah fantastis yang mencapai angka lebih dari Rp 106,3 miliar dari beberapa lokasi berbeda.
Menanggapi spekulasi publik terkait peluang pemeriksaan terhadap petinggi partai politik tersebut, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memberikan penjelasan resmi.
Apakah nanti Saudara NW dipanggil ya?
Itu tergantung kebutuhan di penyidikan ke depan.
Apakah memang dibutuhkan atau tidak, nanti kita lihat update proses penyidikan yang sedang berjalan, kata Taufik kepada wartawan pada hari Rabu 16 September 2026 (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
