Repelita [Jakarta] - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago memberikan peringatan keras terkait ancaman sanksi bagi aparat yang gagal mengendalikan bencana kebakaran hutan.
Ancaman pencopotan jabatan tersebut secara khusus membayangi karier para kepala kepolisian daerah dan panglima komando daerah militer di wilayah rawan.
ADVERTISEMENT
Peringatan tegas itu disampaikan Djamari menanggapi pertanyaan awak media mengenai aturan pencopotan yang sebelumnya dicetuskan oleh mantan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah memastikan bahwa instruksi penindakan tegas bagi pejabat daerah yang abai terhadap bencana lingkungan masih tetap berlaku.
"Masih berlaku (kebijakan tersebut). Pada saat saya berkeliling ke daerah, saya tekankan itu. Keberhasilan Anda mengendalikan (karhutla) tadi adalah bagaimana karier Anda ke depan," kata Djamari kepada wartawan, Senin (10/8).
Tolok ukur keberhasilan penanganan bencana asap ini dinilai dari seberapa cepat aparat mampu meredam kemunculan titik api di lapangan.
"Bukan hanya ada, kalau titik api kan bisa titik api banyak. Sekarang pun titik api ada. Artinya, dalam upaya mengendalikannya disebut, diukur berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekuensi," jelasnya.
Kebijakan penegakan disiplin komando ini merujuk pada arahan strategis yang sempat ditekankan Jokowi semasa memimpin pemerintahan.
Aturan main penanganan kebakaran hutan dan lahan telah ditetapkan secara konsisten sejak tahun 2016 demi mencegah jatuhnya korban kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Pengawasan ketat terhadap kinerja jajaran militer dan kepolisian di daerah dipandang krusial guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
