Repelita Jakarta - Tabir gelap yang menyelimuti pemberhentian Luky Alfirman dari posisinya sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akhirnya tersingkap melalui pernyataan resmi pimpinan otoritas fiskal tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara transparan membeberkan adanya malfungsi pada manajemen tata kelola internal yang mengakibatkan lolosnya pendanaan proyek bermasalah pada Senin 11 Mei 2026.
ADVERTISEMENT
Penyebab utama dari perombakan jabatan di struktur elit Kemenkeu ini diduga kuat bersumber dari pengadaan puluhan ribu unit kendaraan motor listrik yang dialokasikan bagi operasional Badan Gizi Nasional.
Menteri Purbaya memberikan pernyataan bersayap sekaligus menyindir keterlibatan Luky dalam kasus tersebut dengan berujar “Mungkin karena motor MBG, Anda tebak saja sendiri,” saat memberikan keterangan kepada awak media.
Kegagalan sistem tersebut berakar pada kerentanan perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran yang ironisnya dikembangkan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan sehingga anggaran ilegal tersebut bisa terbit.
Dalam pemaparannya pada konferensi pers APBN KiTA, Purbaya menjelaskan kondisi kebocoran dana negara tersebut melalui penjelasan teknis yang menyebutkan bahwa "Software itu sedang diperbaiki agar tidak kebobolan lagi. Tahun lalu, saya sudah tegas menolak pembelian motor untuk BGN. Namun, ada kebocoran melalui celah tertentu sehingga tidak terdeteksi oleh sistem dan anggarannya sempat keluar,".
Sang bendahara negara juga melontarkan sindiran keras terhadap efektivitas program lama yang dibuat oleh tim internal sebelumnya dengan menegaskan bahwa "Dulu Anda yang bikin software-nya, kok bisa bobol? Sekarang kita perbaiki total,".
Keputusan pembersihan internal ini sebenarnya telah bergulir sejak April 2026 yang lalu di mana Purbaya tidak hanya mendepak Luky Alfirman tetapi juga menyingkirkan Febrio Kacaribu dari jabatannya di saat bersamaan.
Di lain pihak, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mencoba memberikan pembelaan bahwa pembelian ribuan armada listrik itu sudah sesuai dengan perencanaan kebutuhan lapangan bagi personel pelayanan gizi.
Dadan memberikan klarifikasi mengenai administrasi pengadaan barang tersebut dengan menambahkan keterangan bahwa "Realisasi baru dilakukan pada 2026 karena harus mengikuti mekanisme administrasi dan proses keuangan pemerintah,".
Skandal kebocoran anggaran melalui celah digital ini kini memicu kekhawatiran publik mengenai tingkat keamanan sistem keuangan negara yang ternyata masih bisa ditembus oleh faktor internal maupun kegagalan teknologi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
