Repelita Jakarta - Kasus dugaan penyimpangan dana dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai telah memenuhi unsur untuk segera disidangkan.
Pernyataan tersebut disampaikan secara terbuka oleh pengamat kebijakan publik Agustinus Edy Kristianto saat menjadi narasumber dalam tayangan podcast yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 5 Oktober 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan di kanal YouTube Forum Keadilan TV tersebut, narasumber Agustinus Edy Kristianto memaparkan adanya indikasi kebocoran anggaran negara yang sangat masif selama empat tahun berturut-turut.
Akumulasi nilai kerugian keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut ditaksir mencapai nominal fantastis yaitu sebesar Rp24 triliun rupiah sepanjang pelaksanaan periode tahun 2020 hingga tahun 2024.
Menurut pemaparan Agustinus Edy Kristianto dalam diskusi bersama jurnalis senior Margi Syarif, sejak awal skema regulasi program ini diduga sengaja didesain untuk mengalirkan dana publik secara langsung kepada pihak perusahaan swasta.
Setiap peserta yang terdaftar diberikan alokasi dana digital sebesar Rp1 juta rupiah yang diwajibkan habis dalam waktu 30 hari guna membeli hak akses terhadap materi video pelatihan online.
Sistem pembayaran ini dikritik keras karena materi video tutorial serupa sebenarnya telah disediakan secara gratis oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan melalui platform Sisnaker.
Bahkan hasil riset resmi Komisi Pemberantasan Korupsi yang dirilis pada bulan Juni 2020 menegaskan bahwa sebanyak 89 persen dari total video pelatihan Kartu Prakerja tersebut tersedia bebas di media sosial YouTube.
Sorotan tajam yang disiarkan lewat kanal YouTube Forum Keadilan TV juga membongkar dugaan konflik kepentingan yang melibatkan mantan staf khusus presiden, Belva Devara, yang memiliki peran ganda secara bersamaan.
Belva Devara diketahui berstatus sebagai pemegang saham sekaligus pengurus jajaran direksi Ruang Guru yang menjadi platform digital mitra resmi pemerintah, sementara anak usahanya Skill Academy bertindak sebagai lembaga penyedia video pelatihan.
Melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, sosok Joko Widodo disebut sebagai pemilik kebijakan utama yang paling bertanggung jawab karena mengesahkan dasar hukum pelaksanaan program melalui penandatanganan Peraturan Presiden.
Di tingkat struktural, wewenang penuh operasional dipegang oleh Komite Cipta Kerja yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan melibatkan unsur Kejaksaan Agung hingga jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2021, platform swasta Bukalapak menjadi mitra yang menikmati aliran dana terbesar dengan perolehan omzet mencapai Rp614,3 miliar.
Posisi kedua ditempati oleh perusahaan e-commerce Tokopedia yang meraup keuntungan dana pelatihan sebesar Rp394,4 miliar di tengah masa persiapan korporasi tersebut untuk melaksanakan Initial Public Offering.
Selanjutnya, aliran dana APBN juga mengalir kepada PT Sekolah Integrasi Digital atau Sekolahmu senilai Rp109,4 miliar, platform digital Pintaria sebesar Rp52,7 miliar, serta Pijar Mahir milik PT Telkom sebesar Rp19,1 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil audit investigasi tahun 2021 menemukan adanya transaksi janggal berupa pembayaran dana sebesar Rp128,83 miliar kepada platform digital tanpa disertai bukti transaksi yang sah.
Selain itu, audit BPK juga menemukan bukti otentik mengenai penyaluran keuangan negara sebesar Rp3,02 triliun yang ditransfer secara langsung kepada berbagai lembaga pelatihan yang statusnya belum terakreditasi resmi.
Agustinus Edy Kristianto menegaskan di kanal YouTube Forum Keadilan TV bahwa seluruh temuan administratif ini sudah matang sebagai bukti permulaan dan dirinya telah menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi ini kepada KPK.
Kini kelanjutan pengusutan skandal perampokan uang rakyat di masa pandemi COVID-19 ini sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dengan menunggu adanya kehendak politik dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
