Repelita Jakarta - Pengamat geopolitik dan ekonomi Mardigu Wowiek Prasantyo membedah pengerahan 20.980 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Jakarta yang disebut berkaitan dengan langkah Presiden Prabowo Subianto memburu para pelaku dugaan makar di balik skandal penyadapan kepala negara.
ADVERTISEMENT
Ulasan mengenai pengerahan puluhan ribu prajurit dari tiga matra serta dasar hukum pengejaran aktor intelektual penyadapan presiden tersebut disampaikan Mardigu Wowiek melalui tayangan di kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu.
Pengerahan 20.980 Personel TNI dan Pemburuan Pelaku Makar
Mardigu menjelaskan bahwa mobilisasi hampir 30.000 atau tepatnya 20.980 personel TNI ke ibu kota dalam waktu tiga hari berlangsung beriringan dengan terbongkarnya jaringan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pengerahan kekuatan militer dalam skala besar tersebut dijalankan berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang TNI tentang operasi militer selain perang guna menjamin keselamatan kepala negara serta memburu pihak-pihak yang mengancam kedaulatan.
"jika terdeteksi adanya ancaman spionase atau penyadapan yang menyasar langsung pada sistem komunikasi presiden maka itu bukan lagi sekedar pelanggaran administrasi atau kriminal biasa itu adalah ancaman langsung terhadap keamanan kepala negara jika militer diam saat kedaulatan informasi presiden ditembus justru institusi pertahanannya lah yang melanggar undang-undang," ujar Mardigu Wowiek dalam tayangan tersebut.
Ia memaparkan bahwa dalam ketentuan hukum pidana KUHP, delik makar sudah terpenuhi sejak tahap persiapan atau pemufakatan jahat yang membahayakan keselamatan presiden tanpa harus menunggu pemerintahan jatuh atau pemberontakan pecah.
Penyadapan Kepala Negara sebagai Bukti Permulaan Makar
Lebih jauh, Mardigu menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki celah hukum apa pun untuk memata-matai presiden yang sedang menjabat sehingga tindakan penyadapan terhadap kepala negara otomatis mengarah pada dugaan spionase dan makar.
"tidak ada satuun alasan hukum yang dapat membenarkan tindakan penyadapan kepala negara kecuali tujuan spionase atau persiapan makar dengan kombinasi pasal dalam KUHP dan Undang-Undang ITE tindakan penyadapan ilegal tersebut sudah menjadi bukti permulaan yang cukup dan final untuk menjerat pelakunya atas dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi," tegasnya.
Ia juga menyoroti data investigasi yang menunjukkan bahwa operasi penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menembus lingkaran istana, tetapi turut menyasar sekitar 6.000 target lain mulai dari ketua partai politik, pengusaha, wartawan, hingga masyarakat sipil.
Taktik Penyidikan Tertutup untuk Mengunci Jaringan Atas
Menanggapi proses hukum yang baru menetapkan empat tersangka utama di tingkat lapangan dan masih berjalan tertutup, Mardigu menilai hal itu merupakan taktik penyidikan kejahatan terstruktur agar dalang di atasnya tidak sempat menghilangkan barang bukti.
Menutup ulasannya di kanal YouTube B MEDIA by Bossman Mardigu tersebut, ia mengingatkan bahwa bahaya terbesar sebuah bangsa berasal dari pembusukan internal aparat keamanan sehingga pembersihan total mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas politik dan kepercayaan pasar global (*).
Editor: 91224 R-ID Elok