Repelita Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menguraikan kendala regulasi di balik tertundanya pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Analisis mendalam mengenai kebuntuan aturan kepangkatan majelis sidang etik serta perkembangan penyidikan dugaan makar tersebut disampaikan Susno Duadji dalam program Catatan Demokrasi di kanal YouTube tvOneNews.
Kendala Aturan Kepangkatan Jenderal Bintang Empat
Susno Duadji menjelaskan bahwa dari empat perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka kasus penyadapan, dua di antaranya telah menjalani sidang etik dan satu orang tengah sakit, sementara sidang terhadap Listyo Sigit menghadapi hambatan aturan internal.
Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi, pimpinan sidang beserta minimal tiga anggota majelis diwajibkan memiliki jenjang pangkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.
"nah tinggal satu LSP ini agak mengalami kesulitan karena apa Pak karena di dalam kode itiknya tentang peraturan kode itik PORI nomor 7 2022 itu pangkat yang ngidangkan itu minimal setara nah jadi kalau kita cari setara pimpinan sidangnya bintang empat kemudian anggotanya minimal tiga orang harus bintang empat juga sekarang sudah ada orangnya bintang empat hanya satu yang aktif," ujar Susno Duadji.
Ia menerangkan bahwa pemberian pangkat tituler tidak dapat diterapkan karena hanya diperuntukkan bagi warga sipil, sedangkan aturan pemberian pangkat lokal hanya mencakup hingga jenjang Komisaris Besar Polisi.
Opsi Terobosan Hukum Tanpa Cacat Prosedur
Untuk mengatasi kekosongan hukum yang baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kepolisian tersebut, Susno menilai pemerintah maupun pimpinan Polri perlu menyiapkan payung regulasi baru melalui revisi Peraturan Kapolri atau Peraturan Pemerintah.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap perubahan aturan dirumuskan secara cermat supaya tidak menimbulkan perdebatan mengenai asas berlaku surut maupun celah gugatan pembatalan putusan di kemudian hari.
"jadi untuk sidang kode itik yang tiga tidak masalah yang satu bintang empat agak kendala tapi insyaallah nanti ada jalan hukumnya untuk bisa ditemukan tapi jangan sampai setelah diputus kemudian digugat menjadi batal demi hukum ini yang masalah gitu ya," tegasnya.
Ujian Profesionalitas Polri di Mata Komisi III DPR
Dalam diskusi yang sama di kanal YouTube tvOneNews tersebut, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menyatakan bahwa penanganan kasus penyadapan terhadap 6.000 nomor yang menyeret mantan pucuk pimpinan kepolisian ini menjadi ujian nyata bagi profesionalitas Polri.
Nasir Djamil mengungkapkan bahwa hingga kini pihak Komisi III DPR maupun kuasa hukum belum memperoleh akses untuk memantau langsung kondisi kesehatan Listyo Sigit di tahanan, sembari mengingatkan agar penyidik bekerja objektif tanpa terpengaruh tekanan opini.
"jangan sampai kemudian ee kepolisian bekerja di bawah tekanan ya terutama tekanan opini gitu jadi kalau ada katakan ada kalau tidak katakan tidak jangan yang tidak diadakan yang ada ditidakkan kira-kira begitu," pungkas M. Nasir Djamil (*).
Editor: 91224 R-ID Elok