Penulis Rina Syafri
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis, 19 November 2026, alih-alih disambut sebagai tonggak kemenangan pemberantasan korupsi, justru memantik gelombang kekecewaan luas di ruang publik.
ADVERTISEMENT
Regulasi yang telah dinantikan selama hampir dua dekade sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008 itu dinilai kehilangan taring utamanya begitu tiba di garis finis parlemen.
Momentum yang seharusnya menjadi titik balik pemulihan aset negara justru berubah menjadi cerminan retaknya harapan publik terhadap keseriusan lembaga perwakilan dalam memerangi kejahatan ekonomi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.
Selama bertahun-tahun, masyarakat menaruh harapan besar agar negara memiliki instrumen hukum yang progresif untuk memiskinkan pelaku kejahatan ekonomi dan mengembalikan kerugian keuangan negara secara maksimal.
Perjalanan panjang regulasi ini—mulai dari pembahasan antarkementerian pada 2010, pengajuan draf ke DPR pada 2019, hingga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023—sempat menjadi simbol harapan akan keseriusan negara menutup ruang gerak koruptor.
Proses yang memakan waktu belasan tahun itu membuat publik meyakini bahwa setiap tahapan pembahasan dilakukan secara matang demi menghasilkan produk hukum yang tangguh dan berkeadilan.
Namun, persetujuan tingkat pertama yang mendadak melaju cepat pada 18 November 2026 dan langsung diketok dalam rapat paripurna sehari berselang justru menimbulkan tanda tanya besar mengenai keutuhan substansinya serta motif di balik percepatan yang terkesan terburu-buru tersebut.
Sorotan paling tajam datang dari masyarakat sipil, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW), yang menyoroti adanya tiga kelemahan mendasar dalam naskah yang disahkan:
- Hilangnya ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar: Pasal yang memungkinkan negara menelusuri dan menyita harta pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan sah maupun tidak tercatat dalam pelaporan kekayaan dihapus dari naskah aturan, bahkan disebut-sebut menggunakan dalih perlindungan hak asasi manusia. Padahal, instrumen pelacakan harta yang tidak wajar atau illicit enrichment merupakan jantung dari upaya memiskinkan koruptor dan memutus rantai kenikmatan hasil kejahatan.
- Tertutupnya jangkauan terhadap kejahatan masa lalu: Penerapan prinsip non-retroaktif membuat hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku tidak dapat disentuh oleh mekanisme perampasan aset. Hal ini dikhawatirkan menutup pintu pemulihan bagi kerugian negara berskala besar yang telah berlangsung bertahun-tahun sebelum regulasi ini disahkan.
- Sentralisasi lembaga pengelola aset: Tata kelola badan pengelola aset hasil rampasan yang ditempatkan terpusat di bawah Presiden memicu kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan dan kerentanan intervensi politik. Tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan akuntabel, pengelolaan aset hasil kejahatan berisiko kehilangan objektivitas serta transparansi dalam proses pemanfaatannya bagi kepentingan publik.
Di jagat media sosial, mulai dari platform Threads hingga X, luapan kekecewaan publik mengalir deras dengan nada getir dan penuh ironi.
Banyak warganet mempertanyakan logika di balik pengesahan undang-undang yang judulnya membawa semangat perampasan aset, tetapi justru menanggalkan instrumen pemiskinan koruptor yang selama ini menjadi roh utamanya.
Alasan hak asasi manusia yang dijadikan tameng untuk melindungi harta tak wajar pejabat dinilai bertolak belakang dengan rasa keadilan publik, mengingat tindak pidana korupsi secara nyata merampas hak ekonomi, anggaran publik, dan kesejahteraan masyarakat luas.
Selain persoalan substansi, pola pembahasan yang terkesan tertutup dan mendadak dipercepat turut menggerus kepercayaan publik.
Warganet menyoroti ketiadaan akses terbuka terhadap draf akhir maupun naskah akademik selama proses penyelarasan berlangsung, sehingga masyarakat baru mengetahui hilangnya pasal-pasal krusial setelah proses pengambilan keputusan hampir rampung.
Minimnya ruang partisipasi publik yang bermakna ini memperkuat kesan bahwa proses legislasi berjalan elitis dan jauh dari prinsip keterbukaan informasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara demokratis.
Kondisi ini melahirkan skeptisisme bahwa percepatan pengesahan terjadi justru karena pasal-pasal yang berpotensi mengancam kepentingan elite politik telah lebih dulu dipangkas.
Ketika sebuah undang-undang yang lahir dari tuntutan panjang rakyat disahkan tanpa ketegasan substansi dan transparansi proses, yang tersisa bukanlah optimisme penegakan hukum, melainkan kelelahan kolektif masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tidak dapat dibangun melalui seremoni pengesahan semata, melainkan melalui keberanian menghadirkan aturan yang utuh, akuntabel, dan benar-benar menutup celah impunitas bagi para pelaku kejahatan korupsi.
Selama celah-celah tersebut dibiarkan menganga, janji pemberantasan korupsi akan terus dipersepsikan sebagai retorika belaka yang jauh dari kenyataan di lapangan.