Repelita Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch melontarkan kecaman keras terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat dalam membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai palsu.
ADVERTISEMENT
Seruan penolakan secara terbuka tersebut disampaikan melalui akun media sosial X resmi milik organisasi tersebut yakni @antikorupsi pada Kamis, 19 November 2026 pukul 09.35 WIB.
Dalam unggahan yang telah menjangkau lebih dari dua ratus lima puluh empat ribu tayangan itu, Indonesia Corruption Watch membeberkan tiga kelemahan fatal yang melumpuhkan semangat pemberantasan korupsi.
"DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU 1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas. 2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. 3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden. Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu. Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR! Selengkapnya," tulis akun @antikorupsi.
Selain memaparkan tiga poin krusial mengenai kekebalan harta tak wajar pejabat, tidak berlakunya penyitaan hasil kejahatan masa lampau, serta sentralisasi lembaga pengelola di bawah presiden, unggahan itu juga melampirkan dokumen bertajuk Catatan Kritis ICW atas RUU Perampasan Aset.
Pernyataan keras dari organisasi masyarakat sipil tersebut langsung memicu gelombang reaksi beragam dari para pengguna platform X yang membanjiri kolom balasan dengan nada kritis dan skeptis.
"Ketika undang-undang dibuat, publik tidak memiliki akses terhadap draf atau informasi mengenai prosesnya. Mereka seharusnya mewakili rakyat, tetapi mengapa mereka menyembunyikan begitu banyak hal? Ini berbeda di negara maju, di mana prosesnya transparan," tulis akun @OrterMald.
"Tuh kan? Rakyat dibohongi lagi sama bocah SMA & lulusan Paket C. 😭," komentar akun @boahaya.
"Sialan.. kalau tidak merugikan mereka, lanjutkan saja. Ini bakal jadi alat politik..," timpal akun @sanihanii.
"Kamu harus curiga ketika mereka tiba-tiba terburu-buru mengesahkan undang-undang—selalu ada agenda tambahan yang dimainkan," tulis akun @sendiramadhan_.
"Mereka memang berniat merampas aset rakyat sejak awal, makanya buzzer rezim terus mendesak mahasiswa dan aktivis untuk memprotes perampasan aset," sahut akun @mati_liztrik.
"Sumber dari segala korupsi adalah partai politik dan DPR. Keduanya tidak AKUNTABEL maupun TRANSPARAN. Apakah Anda percaya mereka bisa menyusun pedoman tentang cara menjadi AKUNTABEL dan TRANSPARAN? Itu sama saja seperti mengharapkan kucing bertanduk, atau ayam," tulis akun @Kiamat_Change.
"Korupsi memiliki salah satu akar utamanya di partai politik, dan partai-partai yang sama itulah yang menyusun undang-undang. Itu sudah kacau sejak awal," komentar akun @0x_Inomasa.
"Makanya saya tanya sejak kemarin: apakah semua orang yang begitu ngotot agar RUU Perampasan Aset disahkan itu sudah benar-benar membaca drafnya? 😂😂😂," tutup akun @4ngelacasi.
Sebagaimana diketahui, dinamika pengesahan regulasi perampasan aset di parlemen memicu polemik berkepanjangan karena berbagai pasal krusial yang dinantikan pegiat antikorupsi justru hilang dari naskah akhir.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
DPR BOHONG, TOLAK RUU PERAMPASAN ASET PALSU 1. Pejabat yang memiliki harta tidak wajar tidak bisa dirampas. 2. Tidak bisa merampas hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi di masa lalu. 3. Badan pengelola aset akan tersentralisasi di bawah Presiden. Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu. Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR! Selengkapnya. https://t.co/Cy3TzdY0dx
— Indonesia Corruption Watch (@antikorupsi) November 19, 2026