Repelita Jakarta - Pengamat sekaligus pegiat jagat maya Hermansyah Koto melemparkan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan politik eksekutif pascamunculnya wacana penghentian operasional sejumlah program studi kedokteran di tanah air.
Melalui unggahan terbarunya di platform digital yang dibagikan pada tanggal 15 Mei 2026 kemarin, dirinya mengungkit kembali janji politik Presiden Prabowo Subianto pada akhir tahun lalu yang justru berkomitmen mendirikan puluhan klaster pendidikan medis baru lengkap dengan fasilitas pembiayaan penuh.
ADVERTISEMENT
Komitmen awal tersebut sejatinya diutarakan langsung oleh Kepala Negara sewaktu meresmikan fasilitas Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia di Kota Surakarta pada medio November tahun silam.
Ungkapan kekecewaan atas berubahnya peta jalan pendidikan tinggi tersebut dituangkan secara lugas oleh sang aktivis melalui cuitan pribadinya yang berbunyi “November 2025, Prabowo, mau buka 30 FK,” untuk menyindir dinamika yang ada.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa visi penambahan kuota pencetakan tenaga medis tersebut awalnya didukung penuh oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang berulang kali menyatakan kondisi riil bangsa yang masih mengalami defisit tenaga ahli kesehatan.
Sikap sinergis kementerian teknis dalam merespons arahan presiden tersebut dicatat secara mendetail olehnya melalui petikan kalimat “Menkes Januari 2026 Mengaminkan… "kita kekurangan Dokter",” di ruang publik.
Namun secara mengejutkan arah kebijakan tersebut berputar haluan secara ekstrem dalam hitungan bulan di mana jajaran birokrat kementerian kini justru melempar wacana untuk menonaktifkan sejumlah program studi rumpun kesehatan.
Fenomena penutupan sepihak ini dilatari oleh penilaian sepihak dari pemangku kebijakan yang menganggap stok kelulusan sarjana kedokteran, keguruan, hingga ilmu ekonomi sudah melebihi kapasitas serapan industri modern saat ini.
Ketidakselarasan antara janji awal dengan realisasi kebijakan mutakhir tersebut dikritik keras oleh sang pegiat digital lewat kalimat penutup bernada sarkasme “Tiba tiba April 2026, pemerintah akan tutup fakultas Kedokteran, karena over suplai…Lantas siapa yang Asbun ya?” yang langsung memicu perdebatan luas.
Terkait kontroversi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam sebuah simposium nasional kependudukan yang disiarkan ulang lewat kanal resmi YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pada tanggal 23 April 2026 mengimbau kesediaan para pimpinan perguruan tinggi untuk mulai memangkas jurusan yang dianggap tidak kompetitif.
Beliau menegaskan urgensi langkah penertiban akademik tersebut demi penyelarasan bursa kerja nasional seraya menyatakan “Kami berharap dukungan dari teman-teman PTPK dan para rektor agar ada kerelaan,” kepada segenap civitas akademika.
Jajaran otoritas pendidikan tinggi dalam waktu dekat dipastikan bakal mengambil tindakan hukum yang tegas demi menghentikan aktivitas operasional prodi yang dinilai sudah tidak adaptif terhadap kebutuhan pasar modal global.
Rencana eksekusi strategis mengenai tata kelola dunia kampus tersebut dipaparkan secara gamblang oleh beliau lewat ucapan langsung “Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansinya,” kepada media.
Pihak kementerian juga memproyeksikan adanya risiko penumpukan massal lulusan bergelar dokter di masa mendatang apabila keran izin pendirian fakultas baru di berbagai wilayah tidak segera dikendalikan secara ketat oleh negara.
Melalui kalkulasi indikator makro dari lembaga donor internasional, perwakilan birokrat ini menyimpulkan akar persoalan sesungguhnya terletak pada ketidakmerataan penempatan tugas para dokter dan bukan pada jumlah total kelulusan dengan penegasan “Bukan kekurangan total, tapi distribusinya belum merata,” di akhir pemaparannya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
