Repelita Jakarta - Teka-teki mengenai peran serta motif para tersangka di balik skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan tajam publik.
Pembahasan mendalam mengenai keterlibatan empat jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi, diulas melalui tayangan kanal YouTube Kompas TV Manado pada Senin, 9 November 2026.
ADVERTISEMENT
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warsyim menekankan bahwa penyidik harus segera membuka alasan mengapa kepala negara dijadikan sasaran operasi pengintaian agar tidak memicu liar spekulasi di masyarakat.
"Mengapa presiden yang disadap itu seharusnya sudah bisa dijelaskan motifnya pada saat dimintain keterangan mengapa dari empat tersangka ini Presiden dijadikan sasaran penyadapannya dalam rangka apa," ujar Yusuf Warsyim.
Yusuf menjelaskan bahwa penyalahgunaan sistem pemantauan penegakan hukum secara tidak sesuai prosedur telah memenuhi unsur pelanggaran kewenangan dan kode etik.
Namun demikian, penentuan motif penggunaan hasil sadapan menjadi kunci utama untuk membuktikan apakah operasi tersebut mengarah pada tindak pidana makar.
"Penyadapan itu bisa menjadi alat makar tapi penyadapan itu belum tentu makar nah untuk memastikan ada makar hasil penyadapan itu digunakannya untuk apa," tegas Yusuf Warsyim.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti luasnya jangkauan operasi penyadapan yang kabarnya menyasar hingga enam ribu nomor telepon dari lima kategori berbeda.
Menurut Usman, target operasi pemantauan tersebut tidak hanya menyentuh lingkaran pejabat tinggi negara, tetapi juga menyasar aktivis, jurnalis, pengusaha, hingga pejabat internal kepolisian.
Ia memetakan bahwa motif dari aksi spionase tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup empat kepentingan besar yakni politik, kontrol kelembagaan, ekonomi, hingga pengendalian wacana publik.
"Dengan kata lain motifnya bisa saja bukan motif yang tunggal bukan sekedar motif makar melainkan juga semacam pembangunan jejaring kekuasaan untuk mengamankan kepentingan politik," papar Usman Hamid.
Usman meragukan bahwa mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bekerja sendirian dan mendesak penyidik untuk menelusuri hingga ke pihak pengguna akhir dari informasi intelijen tersebut.
"Nah itulah yang saya kira perlu diperiksa lebih jauh dan mungkin Pak Joko Widodo juga perlu dimintai keterangan dalam kasus ini," kata Usman Hamid.
Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Irjen Ahrie Sonta, Krishna Murti memastikan kliennya akan bersikap kooperatif dan siap membuka seluruh fakta yang diketahuinya secara terang benderang.
Menanggapi rencana pengungkapan fakta tersebut, Yusuf Warsyim meminta pihak kepolisian memastikan integritas seluruh barang bukti digital tetap aman, terutama setelah muncul kabar adanya data yang dihapus.(\*)
Editor: 91224 R-ID Elok
