Repelita Jakarta - Penanganan kasus dugaan spionase ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto memasuki babak baru dengan langkah pengusutan lintas lembaga.
Dukungan moral juga terus berdatangan dari berbagai elemen purnawirawan kepolisian demi menjaga soliditas internal institusi penegak hukum.
ADVERTISEMENT
Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui tayangan video kanal YouTube Kompas TV Pontianak pada Senin 9 November 2026, para mantan komandan Korps Brimob menyambangi markas besar kepolisian.
Mereka yang tergabung dalam paguyuban keluarga besar Brimob menemui langsung pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara sebagai simbol penguatan marwah kesatuan.
"Polri kini tengah mengungkap kasus penyadapan yang menyeret sejumlah jenderal dan petinggi Polri kemudian yang kita apresiasi juga adalah bagaimana bisa melakukan penindakan penangkapan terhadap pelaku penyadapan ini," ujar perwakilan paguyuban dalam tayangan tersebut.
Di sisi lain, langkah kooperatif ditunjukkan oleh salah satu jenderal tersangka yakni Irjen Ahrie Sonta melalui tim penasihat hukumnya, Krishna Murti.
Pihak pembela memastikan bahwa kliennya menghormati seluruh mekanisme hukum dan siap membuka tabir fakta secara terang benderang tanpa tekanan pihak mana pun.
"Kami memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHAP kami memastikan bahwa klien kami memahami proses yang dihadapinya dapat memberikan keterangan secara bebas dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan fakta secara utuh," tegas Krishna Murti.
Selain memproses pidana empat perwira tinggi termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Slamet Uliandi, jajaran divisi profesi dan pengamanan turut menyiapkan sidang kode etik.
Penyidik saat ini masih terus mendalami indikasi adanya unsur makar yang mengancam kedaulatan negara di balik aksi pemantauan komunikasi tersebut.
Sementara itu, pihak legislatif di Senayan bersiap mengawal penuh penuntasan perkara ini begitu masa pembukaan sidang paripurna digelar pada Selasa, 10 November 2026.
Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman menjadwalkan agenda pemanggilan resmi terhadap pucuk pimpinan kepolisian pada pekan ini.
"DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ungkap Habiburokhman.
Rapat kerja tersebut nantinya akan dipimpin langsung oleh dirinya bersama jajaran wakil ketua komisi guna memastikan siapa pun pihak yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban hukum.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa usulan pembentukan panitia khusus atau langkah legislasi terkait pengawasan teknologi penyadapan telah dibahas secara informal lintas fraksi.
"Proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco menjelaskan mekanisme tata tertib parlemen.
Secara bersamaan, atmosfer politik di parlemen juga diwarnai pembahasan wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul dinamika putusan mahkamah terkait dokumen kelulusan.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh turut angkat bicara dan menegaskan bahwa mekanisme konstitusional wajib dijalankan apabila seluruh syarat pemakzulan telah terpenuhi secara sah.
"Saya katakan kalau semua persyaratan yang memang sudah tersedia ya kan memang itu sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian ya jalankan aja," ujar Surya Paloh menutup pernyataannya.(\*)
Editor: 91224 R-ID Elok
