Repelita Jakarta - Kejaksaan Agung tengah menelusuri dugaan adanya relasi antara pengusaha komoditas nikel Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Keterangan mengenai pendalaman perkara tersebut disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi selepas mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam pada Senin, 9 November 2026.
"Kita masih mendalami," ujar Kuntadi singkat kepada awak media yang mencegatnya.
Pendalaman Dugaan Keterlibatan dan Status Saksi
Kuntadi menjelaskan bahwa jajaran penyidik hingga saat ini belum dapat memastikan kebenaran kabar yang menyebut Arif Kurniawan memperoleh perlindungan dari Listyo Sigit saat menjalankan bisnis pertambangannya.
Ia menegaskan bahwa fokus penyidikan masih berjalan bertahap dan Korps Adhyaksa berkomitmen mengusut tuntas perkara tata kelola nikel ini hingga seluruh tabir fakta terungkap secara transparan.
"Tidak, belum sampai ke sana [pengusutan AK dibekingi Listyo]. Kita masih mendalami semua, ya," imbuhnya.
Selain menelusuri jaringan pihak yang terlibat, pihak kejaksaan juga masih berupaya melacak keberadaan fisik Arif Kurniawan yang diduga berada di luar negeri melalui koordinasi intensif bersama otoritas keimigrasian.
Meskipun demikian, Kuntadi memastikan bahwa status hukum pengusaha tambang tersebut dalam perkara dugaan rasuah pertambangan di Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025 masih tercatat sebagai saksi.
"Masih saksi. Ya, oke ya," pungkasnya mengakhiri sesi wawancara.
Konstruksi Perusahaan dan Modus Tambang Ilegal
Dalam rangkaian penyidikan perkara ini, penyidik sebelumnya telah memetakan enam entitas perusahaan tambang yang berada di bawah kendali Arif Kurniawan.
Keenam korporasi tersebut mencakup PT BSJ dengan luas wilayah izin usaha pertambangan mencapai 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, serta PT ANI dengan konsesi lahan seluas 106 hektare.
Daftar perusahaan lainnya meliputi PT AMI dengan luas wilayah izin 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang seluruhnya dikelola melalui perusahaan induk PT DDA bersama figur berinisial LEI.
Berdasarkan hasil penyidikan, tim penegak hukum menemukan bukti bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap nekat melangsungkan operasi penambangan secara ilegal sejak tahun 2015.
Padahal, masa berlaku Izin Usaha Pertambangan milik kedua korporasi tersebut sejatinya telah kedaluwarsa sejak 2015 dan wajib dikembalikan kepada negara, namun justru terus beroperasi memakai celah skema penangguhan sementara atau suspend.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
