Repelita Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie membeberkan analisis perihal alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak termasuk dalam target penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, nomor telepon milik Wakil Presiden sangat dimungkinkan tidak dimasukkan ke dalam daftar sasaran karena dinilai tidak memiliki relevansi politik yang dibutuhkan oleh oknum penyadap.
Kondisi tersebut amat berlawanan dengan posisi Presiden Prabowo Subianto yang justru santer dikabarkan menjadi sasaran utama dari perantasan komunikasi ilegal tersebut.
Ia menilai tindakan perantasan data terhadap para pejabat tinggi negara serta deretan tokoh nasional berpotensi besar dilandasi oleh kepentingan strategis dari pihak tertentu.
Pernyataan Jimly Asshiddiqie di Kanal Kompas TV
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie saat memberikan tanggapan ilmiah perihal riak dugaan perantasan jaringan komunikasi pejabat di kanal YouTube Kompas TV pada Jumat 6 November 2026.
"Saya rasa itu nanti akan ada datanya. Kita boleh berharap dari kepolisian itu mengungkap, kan sudah ada itu datanya di IT itu kan sudah ada nomor mana saja," kata Jimly.
Ia memprediksi pihak kepolisian dapat secara transparan membuka seluruh rekaman data teknis demi memastikan jajaran nomor telepon mana saja yang dimasukkan ke dalam sistem.
Menurut perhitungannya, penyadapan biasanya disasar secara spesifik kepada figur yang memegang pengaruh langsung dalam penentuan kebijakan serta keputusan politik pemerintahan.
"Besar kemungkinan Wapres tidak ada karena tidak ada kebutuhan untuk disadap," jelasnya.
"Yang perlu disadap ini yang ngambil keputusan, presiden, menteri-menteri, ketua-ketua partai, DPR, karena ada kemanfaatan politiknya," bebernya.
Pengalaman Pribadi Terkait Pengecekan Nomor Telepon
Di tengah mengemukanya isu penyadapan terhadap pejabat negara, Jimly Asshiddiqie mengaku sempat berinisiatif menanyakan status nomor telepon pribadinya mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri.
"Saya sudah tanya, 'eh nomor saya ada nggak sebagai mantan ketua KPRP, jangan-jangan ada itu.'," ucapnya.
Berdasarkan jawaban informal yang diterimanya dari pihak internal, nomor telepon miliknya dipastikan bersih dan tidak terdaftar sebagai target sadapan.
"Ada yang bilang sama saya, 'oh enggak ada, Prof.' Aman berarti. Jadi sudah ada itu tinggal dicek," imbuhnya.
"Kalau Wapres kira-kira bisa enggak ada itu. Kayak saya, enggak ada juga nama saya karena enggak dianggap penting kan," ucap pungkasnya.
Sikap Anti-Sadap Presiden Prabowo Subianto
Berbeda dengan analisisnya mengenai posisi Wakil Presiden, Jimly Asshiddiqie menyoroti kepribadian Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sangat disiplin dalam menjaga privasi komunikasinya.
Ia mengungkapkan bahwa Kepala Negara sejak lama dikenal memiliki proteksi ketat terhadap potensi perantasan komunikasi, termasuk kebiasaannya yang tidak pernah membawa telepon genggam.
Setiap tamu yang hendak melakukan pertemuan tatap muka dengan Prabowo Subianto juga diwajibkan menaruh perangkat telepon seluler di luar ruangan persidangan.
"Pak Presiden Prabowo ini sejak dari zaman dulu, dia itu paling anti sadap," kata Jimly.
"Maka dia tidak pernah pakai handphone, dan kalau ada tamu mau ketemu sama dia, HP-nya mesti ditaruh di luar," sambungnya.
Kedisiplinan tinggi yang berujung pada terjadinya peristiwa penyadapan ilegal ini dinilai menimbulkan kekecewaan yang sangat mendalam bagi Presiden.
"Jadi sikap batin dia itu sejak lama dia anti sadap. Tiba-tiba dia kena sadap, dia betul-betul merasa dikhianati," jelasnya.
"Jadi saya rasa masuk akal kalau dia bertindak tegas berkenaan dengan soal ini," ujarnya.
Dugaan Politisasi dan Istilah Partai Cokelat
Jimly Asshiddiqie menegaskan keyakinannya bahwa tindakan perantasan yang menyasar para pemangku kebijakan tinggi negara murni digerakkan oleh kalkulasi politik praktis.
"Semua pejabat-pejabat tinggi. Pasti itu ada motif politik," kata dia.
Ia turut menyentil fenomena penggunaan sebutan khusus di tengah masyarakat yang menggambarkan adanya dugaan pengarusutamaan politik di tubuh kepolisian.
"Kelihatan memang selama ini kan ada istilah parcok, partai cokelat maksudnya polisi. Polisi ini sudah mengalami politisasi," imbuhnya.
Ia mengingatkan agar institusi kepolisian dikembalikan pada fungsi aslinya sebagai alat negara pengayom masyarakat dan terbebas dari tarikan kepentingan kelompok tertentu.
Momentum Penting bagi Pelaksanaan Reformasi Polri
Bagi Jimly Asshiddiqie, terkuaknya perkara perantasan data ini harus dijadikan sebagai titik balik utama untuk mengeksekusi penataan ulang di tubuh korps bhayangkara secara utuh.
"Inilah sebetulnya salah satu yang mau kita reformasi biar dia independen, netral, jangan kemasukan aspirasi-aspirasi politik dan jangan dipimpin perlakuan seperti partai ini," kata Jimly.
Ia mendorong agar skema perlindungan institusional dari intervensi kekuatan politik dapat diwujudkan secara konkret demi menjamin kebebasan tugas kepolisian.
"Jadi itu aspirasi yang harus kita perbaiki dari kinerja kepolisian supaya dia menjadi secure from politics," ucapnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
