Repelita Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memberikan kritik keras terhadap rencana pemerintah yang ingin menerapkan skema Work From Home (WFH) sebagai upaya menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik saat ini.
JK menegaskan bahwa WFH tidak memiliki kaitan langsung dengan penghematan energi terutama BBM karena di kantor energi yang dipakai adalah lampu dan AC yang berasal dari listrik, bukan BBM.
ADVERTISEMENT
“WFH itu ingin menghemat energi. Namun, kalau di kantor, energi yang dipakai itu lampu dan AC. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM karena berasal dari listrik,” katanya saat ditemui di Jakarta pada Rabu (1/4/2026).
Lebih lanjut, pria asal Makassar ini menjelaskan bahwa sebagian besar pasokan listrik di Jakarta dan Jawa Barat berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara yang justru berlebihan stoknya.
“Kita punya batu bara berlebihan. Jadi, tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan BBM di situ,” bebernya.
JK mengkhawatirkan bahwa kebijakan WFH justru akan menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat layanan publik, padahal dalam kondisi ekonomi sulit pemerintah seharusnya mendorong masyarakat untuk bekerja lebih keras.
“Jangan kita mendidik, memberikan budaya kalau ada masalah suruh istirahat. Jangan! Dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul agar masalah ini teratasi,” jelas Ketua Umum PMI tersebut.
Dia menambahkan bahwa jika layanan pemerintah melambat dan produksi perusahaan menurun akibat WFH, maka dampaknya terhadap ekonomi akan jauh lebih berbahaya.
JK menyarankan pemerintah untuk lebih menggalakkan penggunaan angkutan umum daripada mendorong WFH, bahkan memberikan opsi yang cukup berani yakni menyesuaikan harga BBM agar konsumsi masyarakat dapat terkendali secara alami.
“Kalau mau seperti dulu yang kita lakukan tahun 2005-2006 waktu krisis: naikkan harga. Supaya dengan harga naik, otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke mana-mana kalau tidak perlu,” terangnya.
JK juga mengakui situasi ekonomi saat ini memang penuh tantangan, dan bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat pun harus waspada terhadap ancaman kenaikan harga barang dan potensi meningkatnya pengangguran.
“Masyarakat juga harus khawatir. Karena nanti barang-barang akan mahal atau juga pekerjaan susah, banyak orang menganggur kalau terjadi krisis seperti ini,” pungkas JK.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
