Repelita Jakarta - Prosedur pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan menuai kritik tajam karena dinilai mengabaikan nilai-nilai kesopanan dalam birokrasi pemerintahan.
Tanggapan keras tersebut disampaikan oleh pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, yang disiarkan melalui unggahan video di kanal YouTube Sriwijaya Post.
ADVERTISEMENT
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan pandangannya mengenai tata kelola pemerintahan yang baik lewat akun media sosial X pribadinya pada hari Rabu, 16 September.
Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sistem tata negara di Indonesia sudah mendesak untuk memiliki regulasi khusus yang mengatur batasan moral para pejabat.
"Etika dalam penggunaan kekuasaan perlu ditata dengan lebih baik di Indonesia, bahkan perlu ada undang-undang khusus yang mengatur etika dalam bernegara," ujar Jimly Asshiddiqie menyikapi dinamika kabinet tersebut.
Pakar hukum tersebut memandang urusan pergantian posisi menteri di struktur kabinet memang menjadi hak sah bagi pemegang kekuasaan tertinggi.
Kendati demikian, mekanisme penyampaian keputusan pemecatan yang mendadak itu dinilai sangat tidak pantas secara etika birokrasi.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri dikabarkan mendadak menerima sambungan telepon saat tengah menghadiri agenda rapat resmi bersama jajaran DPD RI.
Mantan Menteri Keuangan itu terpaksa melangkah keluar meninggalkan ruangan sidang demi menjawab panggilan telepon yang ternyata berisi kabar pemberhentian dirinya.
Sebelum kabar tersebut datang, Purbaya Yudhi Sadewa sebenarnya telah memprediksi bahwa posisinya di jajaran kementerian akan diganti.
Setelah melepas jabatan tinggi negara tersebut, ia memilih untuk menyikapi situasi politik yang menimpanya dengan sangat santai.
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya hanya ingin beristirahat di rumah dan melepas penat dengan melakukan hobi lamanya.
"Ingin pulang dan menghabiskan waktu dengan memancing ikan di kolam belakang rumahnya," ucap narator video menjelaskan rencana sang mantan menteri. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
