Repelita [Jakarta] - Pemerintah Israel menyuarakan keberatan keras terkait rancangan peredaan ketegangan dan pengerusan persenjataan milisi Hamas yang dirancang pihak Amerika Serikat lantaran dinilai masih menyimpan kelonggaran ancaman keamanan kawasan.
Pihak otoritas Negeri Zionis tersebut telah menyampaikan kekhawatiran mendalam kepada Istana Presiden Amerika Serikat sebab skema penyerahan senjata itu dianggap belum mampu melumpuhkan potensi perlawanan kubu Hamas secara menyeluruh.
ADVERTISEMENT
Langkah penolakan ini memperlihatkan adanya celah ketidaksepakatan antara pimpinan Tel Aviv dengan inisiatif damai yang diprakarsai Presiden Donald Trump dalam usahanya menyudahi pertempuran meluas di kawasan Jalur Gaza.
Doron Spielman selaku juru bicara resmi Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengungkapkan bahwa temuan intelijen terbaru memperlihatkan ikhtiar Hamas yang terus berupaya membangun kembali kekuatan tempurnya.
Atas pertimbangan tersebut pihak militer Israel enggan menarik seluruh pasukannya dari medan pertempuran Gaza sebelum tenggat pelucutan persenjataan teruji secara faktual di lapangan.
"Penilaian kami adalah, jika kami menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti senjatanya, mereka akan dengan cepat memperluas kehadiran di seluruh Gaza, membangun kembali infrastruktur teroris, kembali mengancam komunitas Israel, dan berupaya melakukan serangan seperti 7 Oktober," kata Spielman.
Juru bicara tersebut menegaskan bahwa penyerahan senjata tidak boleh sebatas kesepakatan di atas kertas belaka melainkan tindakan nyata.
"Melucuti senjata berarti benar-benar menyerahkan senjata secara fisik. Tidak ada yang kurang dari itu," ujarnya.
Tanggapan resmi ini menjadi pernyataan publik tertulis pertama dari jajaran pemerintahan Israel guna merespons draf perdamaian dua puluh poin yang dipaparkan Donald Trump kepada publik internasional.
Rancangan perdamaian tersebut mencakup penyerahan amunisi, pembongkaran terowongan bawah tanah, penarikan tentara bertahap, pembentukan kepemimpinan teknokrat, pengerahan penjaga keamanan lintas negara, hingga pemulihan infrastruktur.
Meskipun kelompok perlawanan Palestina menyatakan kesediaan menanggalkan senjata sesuai koridor kesepakatan, otoritas Israel memandang celah potensi pelanggaran masih terbuka lebar dalam pelaksanaannya.
Pihak pimpinan Israel menyampaikan apresiasi atas ikhtiar Donald Trump menjaga keamanan sekutunya, namun penentuan kebijakan pertahanan nasional tetap bertumpu pada analisis fakta intelijen internal.
"Posisi pemerintah mengenai pelucutan senjata didasarkan pada intelijen terperinci yang menunjukkan Hamas terus mempersenjatai diri, merekrut pejuang, dan membangun kembali kemampuan militernya," katanya.
Dalam jalur diplomasi tertutup, sejumlah pihak mengonfirmasi bahwa utusan Israel telah melayangkan beberapa syarat tambahan kepada pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat.
Tuntutan tersebut mencakup kebebasan melancarkan tindakan militer susulan jika diperlukan, penghancuran total senjata yang disita, serta penolakan keterlibatan Qatar maupun Turki pada tim pengawas verifikasi.
Perwakilan pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa pihak Tel Aviv selalu dilibatkan pada tiap tahapan diskusi dan tidak dibebani kewajiban luar biasa di luar ketentuan kesepakatan awal.
Di saat perundingan diplomatik mengalami kebuntuan, gempuran armada militer Israel di darat maupun udara Jalur Gaza dilaporkan masih terus melanda kawasan pemukiman warga.
Fasilitas medis setempat mengonfirmasi jatuhnya belasan korban jiwa termasuk kalangan anak-anak akibat gempuran peluru kendali yang menyasar bangunan apartemen warga di Gaza utara maupun selatan.
Pihak komando militer Israel mengklaim bahwa sasaran tembak dialamatkan khusus kepada para pejuang serta pusat persembunyian logistik milik milisi perlawanan.
Kecamuk peperangan panjang ini bermula dari pertempuran Lintas Batas 7 Oktober 2023 yang menewaskan ribuan orang serta memicu aksi balasan berskala besar yang merenggut puluhan ribu nyawa warga Palestina. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
