"Hampir Dilempar BAP" Baru Mulai Sudah Memanas! Hakim, JPU Saksi Vs Kubu Dr Tifa
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Suasana ruang sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa langsung memanas sejak awal persidangan, memicu perdebatan sengit antara majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan saksi dari Komisi Pemilihan Umum melawan tim penasihat hukum kubu Dokter Tifa.
Rekaman jalannya sidang yang berlangsung tegang dan penuh interupsi tersebut diunggah melalui kanal YouTube resmi @doktertifaofficial pada Kamis, 19 November 2026 dengan menghadirkan petugas KPU Pusat Andi Bagus Makawaru serta mantan petugas KPU Provinsi DKI Jakarta Binsar sebagai saksi fakta dari pihak jaksa penuntut umum.
Ketegangan di ruang sidang bermula ketika tim kuasa hukum kubu Dokter Tifa mencecar keras kedua saksi fakta mengenai dasar penggunaan petunjuk teknis internal KPU nomor 1005 dalam mengesahkan salinan legalisir ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa mencantumkan tanggal, bulan, maupun tahun pengesahan.
"Apakah Saudara tahu bahwa Juknis Saudara itu yang katakan boleh tanpa tanggal tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu yang harus mewajibkan adanya tanda tangan, adanya tanggal dan sebagainya," tanya penasihat hukum terdakwa dengan nada tinggi di hadapan majelis hakim.
Menanggapi cecaran bertubi-tubi mengenai hierarki peraturan perundang-undangan serta peraturan menteri pendidikan nasional tersebut, saksi fakta dari KPU berulang kali menyatakan tidak mengetahui dan menegaskan bahwa pihaknya hanya berpedoman pada peraturan serta petunjuk teknis internal KPU yang berlaku saat verifikasi berlangsung.
"Kami bekerja berdasarkan Juknis dan peraturan KPU yang pada saat itu berlaku dan ditugaskan kepada kami untuk memedomani," jawab saksi Andi Bagus Makawaru.
Selain persoalan ketiadaan tanggal legalisir, kubu Dokter Tifa turut menyoroti ketidaksesuaian jumlah digit Nomor Induk Pegawai pejabat penandatangan legalisir yang masih menggunakan format sembilan digit pada berkas pencalonan tahun 2014 dan 2019, padahal aturan pemerintah sejak tahun 2007 telah mewajibkan format delapan belas digit.
Kuasa hukum juga mencecar saksi mengenai nama Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof Muhammad Naim yang tercantum sebagai pejabat pelegalisir pada salinan berkas tahun 2014, sementara masa jabatannya baru dimulai pada periode setelahnya serta KPU tidak pernah melakukan verifikasi faktual langsung ke pihak kampus.
Dalam persidangan tersebut terungkap pula bahwa pihak KPU Pusat hanya menyimpan salinan lunak untuk berkas pencalonan presiden tahun 2014 karena dokumen fisiknya tidak ditemukan, serta mengakui bahwa dalam konsep verifikasi KPU tidak pernah ada kewajiban memeriksa fisik ijazah asli melainkan cukup memeriksa salinan legalisir.
Adu argumen yang kian memanas antara kubu Dokter Tifa melawan tim jaksa penuntut umum yang berulang kali mengajukan keberatan membuat majelis hakim turun tangan menegur keras penasihat hukum agar tidak berteriak, tidak menunjuk-nunjuk, serta menjaga ketertiban jalannya persidangan sesuai koridor hukum acara pidana.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok