Berita, Nasional

Dasco Kian Dekat Jabat Wapres Pengganti Gibran, Prof Jimly Singgung Calon dari Luar Partai Koalisi

Repelita.net

19 November 2026 13:21 WIB • 68 view

Dasco Kian Dekat Jabat Wapres Pengganti Gibran, Prof Jimly Singgung Calon dari Luar Partai Koalisi
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Dinamika politik nasional mengenai bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka semakin menghangat menyusul keputusan pengunduran dirinya pada 12 November 2026 lalu.

ADVERTISEMENT

Sampai saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum mengumumkan secara resmi sosok kandidat yang akan diusulkan untuk mengisi kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Di tengah masa penantian tersebut, posisi Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disebut kian dekat menuju kursi wakil presiden.

Peluang Dasco untuk melenggang menggantikan Gibran semakin menguat setelah mengalirnya dukungan politik yang masif dari berbagai kalangan.

Dukungan tersebut tidak hanya datang dari jajaran internal Partai Gerindra, melainkan juga merambah dari sejumlah partai politik lain seperti Golkar, PKS, PAN, hingga PKB.

Kendati demikian, proses pengisian jabatan wakil presiden tidak terlepas dari diskursus hukum tata negara, khususnya menyangkut kewenangan presiden serta peluang munculnya calon dari luar partai koalisi.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menyinggung hal tersebut dengan menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan calon pengganti wakil presiden berasal dari partai politik pengusung.

Menurut Jimly, wewenang penuh untuk mengajukan dua nama kandidat wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat mutlak berada di tangan presiden.

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, dikutip pada Kamis, 19 November 2026.

Jimly memaparkan bahwa silang pendapat mengenai asal partai politik calon wakil presiden dipicu oleh perbedaan rumusan norma antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Dalam bagian penjelasan UU MD3 memang disebutkan bahwa kandidat wakil presiden yang diusulkan presiden berasal dari partai politik pengusung, namun syarat tersebut tidak tercantum dalam konstitusi.

"Di UU MD3 disebut calonnya diprakarsai-artinya diajukan presiden--dan berasal dari partai pengusung. Sedangkan ketentuan 'berasal dari' itu di Undang-Undang Dasar tidak ada," ujarnya.

Penjelasan konstitusional dari Jimly tersebut secara langsung membuka ruang bagi munculnya kandidat wakil presiden dari luar partai koalisi pengusung selama mekanisme pengajuannya selaras dengan UUD 1945.

Di tengah derasnya arus dukungan yang kian mendekatkan namanya pada kursi wakil presiden, Sufmi Dasco Ahmad justru meminta seluruh pihak agar tetap menghormati kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

Dasco menekankan bahwa penentuan figur yang akan diajukan sebagai pengganti Gibran sepenuhnya merupakan hak prerogatif kepala negara.

Dengan begitu, meskipun dukungan terhadap Dasco terus menguat dan wacana calon dari luar koalisi turut mencuat, keputusan final mengenai dua kandidat yang akan dikirim ke MPR tetap berada di tangan Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung