Repelita Jakarta - Politisi PDI Perjuangan Mohammad Guntur Romli melontarkan kritik tajam terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang dinilainya telah dirusak dari hulu ke hilir.
ADVERTISEMENT
Ia menilai kontestasi politik lima tahunan tersebut diwarnai berbagai penyimpangan serius mulai dari perubahan aturan mendadak menjelang pemungutan suara hingga dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Guntur, seluruh rangkaian kejadian pada Pemilu 2024 wajib dijadikan cermin evaluasi mendalam oleh PDI Perjuangan dalam menyusun kerangka regulasi kepemiluan di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa praktik-praktik yang merusak tatanan demokrasi tidak boleh lagi diberi ruang untuk terulang pada perhelatan Pemilu 2029 nanti.
"Cukup sekali demokrasi kita dipermainkan. Masih segar di ingatan kita bagaimana Pemilu 2024 dirusak dari hulu ke hilir," kata Guntur melalui akun X pribadinya pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam catatannya, Guntur menyoroti lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Putusan kontroversial tersebut secara langsung membuka jalan mulus bagi Gibran Rakabuming Raka untuk melenggang sebagai calon wakil presiden pada kontestasi Pemilu 2024.
Polemik kian meruncing setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Ketua MK saat itu, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.
Anwar Usman yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan sebagai paman Gibran akhirnya dijatuhi sanksi pencopotan dari kursi pimpinan Mahkamah Konstitusi.
Selain persoalan di lembaga peradilan konstitusi, Guntur turut mengungkit langkah Komisi Pemilihan Umum yang menerima pendaftaran Gibran sebelum merevisi aturan internalnya.
Tindakan penyelenggara pemilu tersebut berbuntut panjang hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU kala itu.
Ia juga mengkritisi penyisipan ketentuan Pasal 18 ayat (3) ke dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang dipandangnya sebagai bagian dari skenario memuluskan pencalonan Gibran.
"Cara-cara manipulatif mengubah aturan di tengah permainan," ujarnya.
Tidak berhenti pada aspek perubahan regulasi, Guntur turut menyoroti dugaan politisasi penyaluran bantuan sosial menjelang pencoblosan, mobilisasi aparatur sipil negara dan kepala desa, hingga carut-marut sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap.
Ia pun mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum pemilu karena banyaknya laporan pelanggaran yang mandek di tengah jalan tanpa tindak lanjut yang jelas.
"Laporan pelanggaran menumpuk, tetapi banyak yang kandas di Gakkumdu. Kekuasaan bekerja, sementara lembaga yang seharusnya menjaga justru diam," kata Guntur.
Berangkat dari rentetan evaluasi pahit tersebut, PDI Perjuangan mengambil inisiatif nyata dengan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Pemilu guna memperbaiki regulasi secara menyeluruh.
Selama dua hari pada 18 hingga 19 November 2026, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun untuk mematangkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Pemilu tersebut.
Forum strategis tersebut menghadirkan beragam pemangku kepentingan mulai dari mantan hakim konstitusi, kalangan akademisi, pakar hukum pidana, ahli forensik digital, hingga para pegiat demokrasi.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang fokus mengawal pemilu seperti Perludem, NETGRIT, JPPR, serta KIPP turut dilibatkan dalam proses perumusan tersebut.
Dalam forum pembahasan itu, PDI Perjuangan mengusung dua agenda krusial yakni penguatan penegakan hukum terhadap kecurangan serta pembenahan menyeluruh tata kelola setiap tahapan pemilu.
Guntur menjelaskan bahwa penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah ini bertujuan memastikan setiap modus kecurangan memiliki larangan hukum yang eksplisit, sanksi pidana yang tegas, serta mekanisme penindakan yang bertaji.
Ia menekankan bahwa praktik penyalahgunaan wewenang jabatan, pengerahan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral, dan politik uang harus dijerat hukum tanpa pandang bulu, termasuk bila melibatkan lingkaran kekuasaan.
"Tujuannya jelas: setiap kecurangan harus punya larangan yang tegas, sanksi yang pasti, dan lembaga yang berani menindak. Penyalahgunaan jabatan, sumber daya negara, dan politik uang harus bisa dihukum, siapa pun pelakunya," ujarnya.
Guntur mengingatkan kembali bahwa pemilihan umum merupakan kedaulatan rakyat yang wajib dijaga kesuciannya dari segala bentuk intervensi maupun manipulasi penguasa.
Ia merujuk pada amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menggariskan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Menurut pandangannya, ruh konstitusi tersebut harus menjadi landasan utama dalam merancang RUU Pemilu agar aturan baru mampu menutup rapat setiap celah kecurangan.
Oleh sebab itu, catatan kelam Pemilu 2024 harus dijadikan pijakan untuk memperketat fungsi pengawasan, memperjelas alur penindakan pelanggaran, serta menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh kontestan pemilu.
"Pemilu adalah hak rakyat, bukan milik penguasa," tegasnya.
Guntur menaruh harapan besar agar pembahasan RUU Pemilu kelak melahirkan payung hukum yang kokoh demi menyelamatkan marwah demokrasi Indonesia.
Baginya, tantangan utama ke depan bukan sekadar menggelar pemilu secara prosedural, melainkan menjamin seluruh tahapan berjalan bersih tanpa campur tangan kekuasaan.
Ia kembali menyerukan peringatan keras kepada seluruh elemen bangsa agar tragedi manipulasi demokrasi tidak terulang kembali pada pesta demokrasi mendatang.
"2029 bukan untuk dicurangi lagi."(*)
Editor: 91224 R-ID Elok