Berita, Nasional

Edy Mulyadi Bedah Revisi Peraturan Kepolisian Jelang Sidang Kode Etik Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo

Repelita.net

19 November 2026 22:54 WIB • 51 view

Edy Mulyadi Bedah Revisi Peraturan Kepolisian Jelang Sidang Kode Etik Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Jurnalis senior sekaligus pegiat media sosial Edy Mulyadi membedah revisi aturan sidang kode etik profesi Polri yang baru saja ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menjelang pelaksanaan sidang etik mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

ADVERTISEMENT

Ulasan mendalam mengenai dinamika penanganan kasus penyadapan presiden tersebut disampaikan Edy Mulyadi melalui siaran langsung di kanal YouTube Bang Edy Channel pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam pemaparannya, Edy menyoroti penundaan jadwal sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Listyo Sigit yang semula direncanakan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 namun diundur menjadi Selasa, 24 November 2026.

Ia juga mempertanyakan belum pernah ditampilkannya sosok Listyo Sigit ke hadapan publik sejak dikabarkan ditahan di Mako Brimob, berbeda dengan dua jenderal lainnya yakni Irjen Pol Eko Hadi dan Irjen Pol Arisonta yang telah divonis pemberhentian tidak dengan hormat.

"Sampai hari ini kita belum lihat wajah Listyo Sigit sejak diumumkan dia dipecat, ditangkap, ditahan konon katanya di Mako Brimob, ini ada apa," ujar Edy Mulyadi.

Lebih lanjut, Edy mengulas terbitnya revisi Peraturan Kepolisian yang diteken Kapolri Jenderal Suyudi pada 16 November 2026 dan telah dikonfirmasi oleh Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir sebagai salah satu bagian persiapan sidang etik Listyo Sigit.

Berdasarkan telaah atas sejumlah pasal perubahan, Edy menilai revisi aturan tersebut justru membuka jalan hukum agar Listyo Sigit dapat diadili karena mengubah syarat pangkat majelis hakim kode etik.

Pada aturan lama, majelis sidang etik diwajibkan memiliki pangkat setara atau lebih tinggi dari terperiksa sehingga mustahil mengadili seorang jenderal bintang empat aktif, sedangkan aturan baru memperbolehkan perwira tinggi satu hingga dua tingkat di bawahnya duduk sebagai anggota majelis.

"Jadi Pasal 42 ini bukan untuk melindungi Listyo Sigit Prabowo melainkan justru untuk memastikan bahwa sidang kode etik terhadap Listyo Sigit bisa dilangsungkan," jelasnya.

Selain itu, revisi Perpol juga memangkas hak keluarga pelanggar untuk mengajukan penangguhan maupun banding serta mempercepat masa pemanggilan dan penempatan khusus, meski Edy mengingatkan agar publik tetap mengawal mekanisme pelaksanaan sidang pada 24 November nanti agar digelar secara tatap muka langsung dan bukan melalui daring.

Menutup ulasannya, Edy menilai langkah Kapolri Jenderal Suyudi menunjukkan komitmen tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan wewenang di masa lalu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung