Repelita Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana baru saja membeberkan aturan detail terkait pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah menjalani masa penangguhan atau suspend.
Pernyataan resmi dari pejabat tinggi itu langsung mendapat sorotan tajam dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, yang menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal.
ADVERTISEMENT
Dadan menjelaskan dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 29 April 2026, bahwa tidak semua SPPG yang statusnya ditangguhkan otomatis kehilangan hak atas insentif.
Adapun kelayakan untuk tetap mendapatkan insentif ditentukan berdasarkan dua faktor utama yaitu penyebab spesifik dan tingkat pelanggaran yang terbukti dilakukan.
Misalnya pada kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa program makan bergizi gratis, pemberian insentif sangat bergantung pada sumber permasalahan.
"Jika KLB terjadi akibat kelalaian mitra atau yayasan, seperti fasilitas dapur yang tidak layak atau tidak memenuhi standar, maka SPPG tersebut tidak berhak mendapatkan insentif," ujar Dadan dalam keterangan resmi yang dirilis kepada awak media.
Hal serupa berlaku jika insiden keamanan pangan dipicu oleh bahan baku yang tidak segar atau kesalahan dari mitra sebagai penyedia bahan baku utama.
Jika SPPG terbukti melakukan praktik bisnis tidak sehat seperti monopoli pemasok atau permainan harga yang merugikan negara, jelas tidak akan mendapatkan insentif.
Tetapi jika KLB terjadi akibat kesalahan teknis murni di tingkat pelaksana dapur, misalnya tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) proses memasak yang terlalu cepat, SPPG masih bisa menerima insentif.
Bahkan meskipun dapur tersebut tengah berstatus suspend atau ditangguhkan operasionalnya oleh pemerintah pusat.
Menanggapi hal ini, politisi PDIP Guntur Romli pun buka suara dengan nada sindiran pedas terhadap pernyataan kontroversial tersebut.
Menurutnya, sangat tidak logis jika dapur SPPG program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup karena pelanggaran tetap diberi insentif harian.
"Dapur SPPG MBG yang ditutup tetap dikasi insentif 6 juta perhari. Padahal dapur itu ditutup karena ada pelanggaran," katanya dengan nada heran.
Guntur Romli secara terang-terangan menyindir pertanyaan logis mengapa pihak yang melanggar aturan justru diberi uang dari kas negara.
Ia juga menarik kesimpulan sinis bahwa kebijakan ini sama saja dengan pemerintah membayar pelanggaran sebagai sebuah praktik yang tidak sehat.
"Melanggar kok malah dikasi duit. Ini sama saja Pemerintah membayar pelanggaran," pungkasnya menutup pernyataan kritiknya terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
