Repelita Jakarta - Langkah hukum yang ditempuh oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, Denny Indrayana, bersama sejumlah pemohon lainnya dalam mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi, rupanya menjadi pusat perhatian serius para tokoh penting di dalam negeri.
Langkah strategis tersebut secara khusus menyoroti aspek persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dipandang tidak terpenuhi sejak awal tahapan pendaftaran pencalonan berlangsung.
ADVERTISEMENT
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menyampaikan pandangannya mengenai dinamika tersebut pada Senin 14 September 2026.
Erizal menjelaskan bahwa pada mulanya ketika kegiatan sayembara berlangsung, kalangan elite sempat menganggapnya sekadar hiburan semata yang tidak memiliki dampak besar.
Denny Indrayana sendiri memakai diksi populer, dan ada juga yang memakai diksi gimik, imbuh Erizal saat mengulas respons awal para tokoh politik nasional terhadap fenomena tersebut.
Kendati demikian, situasi berubah drastis setelah berkas gugatan resmi masuk ke meja Mahkamah Konstitusi dengan membawa argumentasi serta narasi yang mendalam di dalamnya.
Seluruh jajaran elite politik nasional kini terbukti memantau secara saksama setiap perkembangan upaya hukum yang digagas oleh Denny Indrayana tersebut, meskipun sebagian melakukannya secara sembunyi-sembunyi.
Salah satu tokoh publik yang secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam mengawasi proses ini adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Pandangan Dino Patti Djalal melampaui batas persoalan administratif kepemiluan semata dalam melihat gugatan yang dilayangkan terhadap ijazah sekolah menengah atas atau sederajat milik Gibran Rakabuming Raka.
Sebagai seorang pengamat ilmu politik, Dino memandang polemik ijazah tersebut menyangkut esensi fundamental demokrasi, kepastian hukum, serta penjagaan marwah penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Sikap diam yang ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi polemik ini turut disayangkan oleh Dino Patti Djalal secara terbuka.
Padahal, momen seperti ini semestinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Gibran untuk membuktikan kapasitas kepemimpinannya di hadapan seluruh masyarakat Indonesia.
Alih-alih memberikan klarifikasi langsung, Gibran justru dinilai cenderung menghindar serta bersembunyi dari substansi permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan publik.
Pihaknya justru membiarkan para pendukung setianya tampil berbicara untuk membela, sementara para loyalis tersebut kerap kali tidak memahami duduk perkara yang sebenarnya mengenai keabsahan ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.
Situasi semacam ini dinilai hanya menciptakan residu negatif yang tidak diperlukan dan terkesan sengaja dipelihara di tengah ruang publik.
Dino Patti Djalal merumuskan kesimpulan secara ringkas melalui pernyataan tegas yang menyoroti mentalitas kepemimpinan nasional saat ini.
Secara sederhana Dino menyimpulkan bahwa, "kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang?"
Menanggapi dinamika persidangan yang akan segera bergulir, Erizal turut memprediksi langkah taktis yang mungkin akan diambil oleh pihak keluarga istana dalam waktu dekat.
Namun, bukan mustahil, seperti halnya Jokowi, bapaknya Gibran menunggu saat dan tempat yang tepat untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang dimilikinya, terang Erizal.
Kemunculan bukti fisik tersebut diprediksi baru akan diperlihatkan secara resmi pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi digelar atas gugatan yang dimohonkan Denny Indrayana dan kawan-kawan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
